RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Luas lautnya mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Sedangkan jumlah pulau yang ada di wilayah Indonesia mencapai 17.491 pulau. Di dalam laut Indonesia terdapat potensi sumber daya yang sangat besar. Bukan hanya ikan, tetapi juga bahan tambang, hutan mangrove, hingga terumbu karang.
Sayang, kekayaan yang besar ini, belum dioptimalkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terbukti potensi maritim Indonesia belum bisa menembus angka 22 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jauh di bawah Thailand yang hampir mencapai 40 persen, Jepang 54 persen, bahkan Tiongkok sebagai negara daratan mampu menghasilkan 48,6 persen dari PDB.
"Negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya, karena dua alasan, yakni masalah ekonomi dan keamanan. Makanya Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, dan Australia tidak pernah mengabaikan persoalan maritim," kata anggota MPR yang juga Wakil Ketua DPD Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono.
Baca juga : Ajinomoto Berikan Tips Diet Sehat Hasilkan ASI Terbaik
Pernyataan itu disampaikan Nono Sampono saat diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Parlemen, Senin (27/9). Tema yang dibahas pada diskusi tersebut adalah Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI: Penguatan Pertahanan dan Keamanan. Selain Nono diskusi juga menghadirkan narasumber Siswanto Rusdi Pengamat Kemaritiman dan Direktur Namarin.
Minimnya kontribusi maritim terhadap PDB, menurut Nono, disebabkan kurangnya kemampuan dan kemauan memanfaatkan potensi kelautan. Terbukti, anggaran yang disediakan bagi pengembangan kelautan relatif kecil. Padahal, meminjam hasil kajian Prof. Rokhmin Dahuri, kalau potensi maritim dikelola dengan baik, maka penghasilan yang diperoleh bisa mencapai 6 kali APBN.
"Saya ingat kata-kata Jenderal Leonardus Benyamin Moerdani, kalau kita bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, maka kita harus bicara tentang keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan, itu seperti dua sisi mata uang. Kita bicara keamaan tanpa kesejahteraan maka salah. Demikian sebaliknya," kata Nono menambahkan.
Baca juga : Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disidang Etik Dewas Minggu Depan
Pernyataan serupa disampaikan Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi. Menurut Rusdi, belum optimalnya pemanfaatan wilayah lautan nusantara bisa dilihat dari politik anggaran yang selama ini dijalankan pemerintah.
Selama bertahun-tahun, anggaran untuk pengadaan alutsista tidak lebih dari 2 persen. Jauh di bawah anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN.
"Waktu merebut Irian Barat, angkatan laut kita memiliki 12 kapal selam, belum termasuk kapal perusak. Kita lernah punya pesawat tempur yang luar biasa dan juga pesawat pengebom strategis. Sekarang kita tidak punya pesawat pengebom. Yang kita punya cuma Fighter," kata Rusdi.
Baca juga : Kemenkumham: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Sudah Dicekal Sejak 27 April 2021
Dari sisi jumlah personil tantara, tambah Rusdi, kondisinya juga emakin memprihatinkan. Saat ini, TNI Angkatan Laut yang harus mempertahankan 2/3 wilayah Indonesia, hanya dibekali kekuatan sebanyak 70.000 personel. Sedangkan Angkatan Udara 30.000 personel dan Angkatan Darat sebanyak 300.000 personil.
"Harus ada perubahan paradigma menyangkut wilayah kelautan kita. Makanya saya juga tidak heran kalau melihat Menhan Prabowo Subianto berusaha memperbaiki Alutsista. Meski hanya bisa dilakukan secara perlahan," tambah Rusdi. [TIF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.