RM.id Rakyat Merdeka - Usai memastikan partainya oposisi, Zulkifli Hasan langsung "menggigit" pemerintah. Dia meminta pemerintah menunda pemindahan ibu kota. Kata Ketum PAN itu, pemerintah mendingan urusin Papua dulu.
Gigitan itu dilontarkan Zulkifli saat menghadiri pembekalan anggota DPRD provinsi dan kabupaten se-Sulsel, Sulbar, dan Sulteng periode 2019-2024 asal PAN. Acara itu digelar di Grand Convention Mandai, Maros, kemarin.
Menurutnya, peristiwa rusuh di Papua jauh lebih mengkhawatirkan dan urgent untuk ditangani pemerintah. Ketimbang, memindahkan ibu kota. "Kita meminta kepada pemerintah, ada hal yang sangat penting ditangani oleh seluruh kekuatan yang ada, yaitu Papua. Coba lihat videonya itu sangat mengkhawatirkan. Soal ibu kota kan bisa ditunda," tutur Zulkifli.
Ketua MPR ini bahkan menyebut, tidak elok dan tidak pantas pemindahan ibu kota diributkan ketika masalah di Papua, yang disebutnya sebagai masalah multidimensi, belum tuntas." Itu kan (pemindahan ibu kota) bisa besok-besok. Sekarang kita minta pemerintah fokus dulu ke masalah Papua," tutupnya.
Baca juga : Oposisi Jangan Banci
Apa yang disampaikan Zuklifli sama persis dengan seniornya di PAN, Amien Rais, sehari sebelumnya. Ketua Dewan Kehormatan PAN itu juga minta Presiden Jokowi fokus menyelesaikan masalah di Papua. Pemindahan ibu kota, katanya, ditunda saja. "Ini (pemindahan ibu kota) masih ditunda untuk sementara waktu ya," ujar Amien di acara HUT ke-21 PAN yang digelar di Kolong Tol Pejagalan, Jakarta Utara, Jumat (23/8).
Lagi pula, kata Amien, Presiden Jokowi sendiri belum menentukan posisi pasti Provinsi yang akan dijadikan ibu kota. "Jadi saya heran kalau Pak Jokowi sepertinya ribut sendiri mau mindah ibu kota ke tempat yang belum jelas," tuturnya.
Istana sendiri sudah menanggapi omongan Amien ini. Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia KSP, Jaleswari Pramodhawardani menyebut, meski disibukkan dengan pemindahan ibu kota, tak berarti pemerintah mengurangi perhatian kepada persoalan Papua. "Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi, Papua dan Papua Barat sudah menjadi program prioritas nasional," tegas Jaleswari.
Guru Besar Politik UI Prof Budyatna menyebut, kritik yang dilontarkan Zulkifli Hasan terhadap rencana pemindahan ibu kota, adalah gigitan pertama PAN usai menyatakan sikapnya secara resmi menjadi oposisi. "Ya begitulah PAN. Oposisi, tapi bilang mendukung, tapi menggigit. Tidak punya prinsip," ujar Budyatna, semalam.
Baca juga : Kecelakaan di Tol Cipali, 5 Orang Meninggal
"Nyatanya ya memang partai ini masih dikuasai Amien Rais, tapi bawahannya genit, kesana kemari, dua kaki," imbuhnya.
Budyatna meyakini, kalau pun PAN masuk ke dalam pemerintahan, partai matahari terbit akan menjadi partai koalisi rasa oposisi. Dia mengingatkan, pada 2014, PAN bergandengan dengan Prabowo. Ketum mereka saat itu, Hatta Rajasa, menjadi cawapres eks Danjen Kopassus itu dalam Pilpres 2014.
Ketika Prabowo kalah, PAN merapat ke Jokowi. Mereka keluar dari koalisi oposisi setahun setelah Pilpres selesai. Kader mereka, Asman Abnur akhirnya diangkat jadi Menpan-RB. Tapi di parlemen, PAN terus berbeda pendapat dengan pemerintah. Salah satunya, soal Parliamentary Threshold 20 persen. PAN juga bersama Gerindra dan PKS menolak perppu ormas.
Pada tahun 2018, Amien Rais akhirnya menyuruh Menpan-RB keluar dari Kementerian karena PAN merapat kembali ke Prabowo. Amien mengancam akan melangsungkan Kongres Luar Biasa (KLB) apabila PAN mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Zulkifli pun manut.
Baca juga : Ruselli Langsung Tumbang
"Jadi nggak perlu heran sama PAN. Semoga konsisten oposisi, jangan ngelus, gigit, ngelus, gigit. Kaya PKS dong, baru oposisi sejati," tandas Budyatna. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.