RM.id Rakyat Merdeka - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bulan depan. Selanjutnya, partai berlambang Ka’bah ini akan menentukan Muktamar dan menetapkan program kerja maupun kepengurusan partai untuk masa bakti 2024-2029.
“Kita sedang mempersiapkan beberapa agenda menuju Muktamar itu,” ujar Ketua DPP PPP Yunus Razak kepada Rakyat Merdeka, Kamis (31/10/2024).
Yunus mengamini adanya surat dari Pimpinan Majelis DPP PPP untuk mendesak Plt. Ketua Umum Muhamad Mardiono menggelar Muktamar awal 2025. Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan Romahurmuziy alias Romy minta Muktamar digelar Februari 2025.
Baca juga : Waspada, Wabah Penyakit Cacar Air Dan Gondongan
Romy juga membumbui kegiatan menjelang Muktamar itu dengan mengkritik kepemimpinan Mardiono yang gagal mempertahankan partai di DPR.
Bagi Yunus, dia menganggap hal itu biasa dan memang disediakan forum untuk membahas masalah kepartaian saat Muktamar nanti.
“Jadi, November nanti kita Mukernas. Di situ akan ditetapkan pelaksanaan Muktamar. Kita sih inginnya lebih cepat, kalau bisa sebelum puasa (28 Februari 2024),” katanya.
Baca juga : Gerakan Kotak Kosong Bikin Posko Perlawanan
Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Bali ini mengungkapkan, skuadnya sedang mempersiapkan Mukernas. Soal apa saja kegiatan di Muktamar nanti, Yunus menyebut wajar para kader partai melakukan kritik kepemimpinan.
“Kita positif saja. Masukan senior itu bagus, untuk membangun partai ke depan. Tentu Plt Ketum akan mempertanggungjawabkan itu sesuai mekanisme partai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Romahurmuziy alias Romy atas nama Pimpinan Majelis Dewan PPP mendesak Mardiono menggelar Muktamar awal tahun 2025. Permintaan tersebut disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024.
Baca juga : Hadapi Banjir, DKI Siagakan Pompa Dan Peralatan Berat
Surat tersebut ditandatangani Romy dan pimpinan majelis DPP PPP, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.
Menurut Romy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis. Tujuannya, mengingatkan Plt. Ketum agar segera melakukan persiapan Muktamar mulai November tahun ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.