RM.id Rakyat Merdeka - Partai-partai politik di Senayan terbelah menyikapi wacana penghapusan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal, jika ambang batas dihapus, bakal melahirkan persoalan baru. Salah satunya, akan kelebihan fraksi-fraksi kecil. "Kalau parliamentary threshold-nya dinolkan, diperkecil, nanti kebanyakan partai itu. Nanti ada fraksi-fraksi kecil seperti dulu," kata Cucun kepada wartawan, Minggu (19/1/2025).
Dijelaskan, fraksi kecil di DPR akan jadi masalah tersendiri karena saat mengambil keputusan, diperkirakan tidak bisa bulat. Karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk meniadakan ambang batas parlemen.
"Harus ada public hearing, akademisi, pengamat terlibat memberikan masukan, kritik melalui forum media maupun kami undang di DPR," tegasnya.
Baca juga : Menkes Sudah Siapin10 Ribu Puskesmas
Wakil Ketua DPR ini memastikan, DPR juga akan turun ke bawah untuk menyerap aspirasi soal sistem Pemilu dan perpolitikan yang terbaik. Sehingga, aturan yang lahir nanti, diharapkan betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kami masa sidang baru besok dimulai, bagaimana pimpinan menyikapi putusan MK yang dikembalikan kepada pembuat undang-undang ini akan kami sikapi, masuk dalam prosedur," ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia juga tak setuju jika ambang batas parlemen menjadi 0 persen. Ambang batas parlemen tetap diperlukan meski persentasenya di bawah 4 persen.
Dikatakan, DPP Partai Golkar sudah membentuk tim untuk melakukan kajian berkaitan dengan perbaikan sistem politik dan sistem demokrasi, termasuk di dalamnya sistem Pemilu. "Kami sedang mengkaji. Kalau saya, tetap, namanya parliamentary threshold harus ada diatur. Berapa angka yang paling tepat," ungkapnya.
Baca juga : Gerindra Jakarta: Kaji Lagi Sarapan Gratisnya
Sedangkan, Wakil Ketua PAN, Eddy Soeparno setuju dengan wacana ini. Dia menilai, penghapusan ambang batas parlemen merupakan bentuk keadilan demokrasi.
"Itu sebuah prospek yang baik kalau Presidential Threshold maupun Parliamentary Threshold itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja," kata Eddy.
Anggota DPR Dapil Jawa Barat III berharap, ke depan, tidak ada suara rakyat yang telah dititipkan kepada wakilnya, hilang. Dicontohkan, di Pemilihan Legislasi (Pileg) 2024, ada partai yang dipilih rakyat, namun tak lolos masuk Parlemen karena ada ambang batas yang relatif tinggi.
"Seperti PPP yang suaranya sampai 3,9 persen, lalu PSI hampir 3 persen. Ini berarti ada masyarakat yang memilih tetapi hak terpilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, akhirnya hilang suaranya," tutut Eddy.
Baca juga : Warga Diminta Serius Stop Kebiasaan Merokok
Eddy menilai, jika tak ada ambang batas, maka akan ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos ke Senayan.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan penghapusan ambang batas presiden (presidential threshold) pada Kamis, 2 Januari 2025, melalui putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.
Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MK tersebut dapat berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen.
"Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik," kata Yusril.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.