Presiden Prabowo Subianto mengusulkan gagasan pembentukan koalisi permanen dalam pertemuan dengan pimpinan partai koalisi Indonesai Maju (KIM) Plus. Dalam konteks pemerintahan saat ini, jika koalisi permanen dimaknai sebagai kerja sama politik dan pemerintahan hingga 2029, maka koalisi bertujuan untuk memperkuat soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, jika koalisi dipahami sebagai strategi dan taktik untuk memenangkan pemilu, keberlangsungannya sangat dinamis. Dinamika politik menjelang pemilu cenderung berubah dengan cepat, sementara konstelasi politik yang cair memungkinkan partai-partai untuk menyesuaikan arah dan aliansinya sesuai dengan kepentingan elektoral masing-masing.
Usulan Prabowo mengenai koalisi permanen, tentu berkorelasi dengan tujuan untuk mengamankan pemerintahan saat ini, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) sebesar 20 persen, setiap partai politik memiliki peluang untuk mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Misalnya PKB memiliki peluang untuk mengusung Muhaimin Iskandar menjadi capres atau cawapres pada Pemilu 2029, begitu juga dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tokoh politik lainnya.
3 Faktor Penghalang
Dalam sistem presidensial dengan pola multipartai ekstrem, konsep koalisi permanen secara teoritis sulit terwujud. Praktiknya adalah, koalisi selalu bersifat sementera dengan kontrak politik dalam satu atau dua periode pemerintahan tergantung dinamika politik dan pemerintahan yang berlangsung. Ada beberapa faktor mengapa koalisi permanen sulit terwujud.
Baca juga : Soal Koalisi Permanen, Sekjen Gerindra Bilang Nggak Maksa
Pertama, keputusan partai politik untuk berkoalisi selalu dinamis. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan partai politik untuk berkoalisi bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan strategis pada setiap periode pemilu. Faktor seperti dinamika politik nasional, serta kalkulasi keuntungan dan kerugian dalam aliansi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah koalisi.
Pada Pemilu 2014 dan 2019, PDIP dan Gerindra berada pada posisi yang berlawanan. Namun, pasca-Pemilu 2019, keduanya menunjukkan kecenderungan untuk bekerja sama dalam berbagai kebijakan pemerintahan. Begitu juga PKS, selama Pemilu 2014 dan 2019 mendukung pencalonan Prabowo, tetapi pada Pemilu 2024 mendukung Anies Baswedan-Muhamin Iskandar.
Kedua, faktor kalkulasi elektoral. Partai-partai politik akan lebih berhati-hati dalam menentukan arah koalisi, karena setiap keputusan akan berdampak pada elektabilitas mereka di mata pemilih. Dengan terbukanya peluang untuk mengusung pasangan calon sendiri, partai-partai cenderung lebih fleksibel dan strategis dalam menjalin aliansi, bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek tetapi juga untuk memastikan daya saing mereka dalam pemilu.
Selain itu, faktor popularitas calon yang diusung, komposisi pemilih, serta tren politik yang berkembang akan menjadi pertimbangan utama dalam menyusun strategi komunikasi politik. Jika suatu koalisi dianggap kurang menguntungkan secara elektoral, tidak menutup kemungkinan partai-partai akan memilih untuk keluar dan membentuk koalisi baru yang lebih sesuai dengan kepentingan politiknya.
Baca juga : Soal Koalisi Permanen, Paloh Tanya Batas Waktunya
Ketiga, stabilitas pemerintahan dan dinamika oposisi. Jika pemerintahan menghadapi krisis atau kebijakan yang kontroversial, partai dalam koalisi bisa memilih keluar demi menjaga citra politiknya.
Oleh karena itu, stabilitas pemerintahan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan koalisi. Jika pemerintahan mengalami krisis, baik akibat kegagalan kebijakan, tekanan ekonomi, atau ketidakpuasan publik, partai-partai dalam koalisi bisa mulai mempertimbangkan ulang posisinya. Mereka mungkin merasa perlu menjaga jarak agar tidak terkena dampak negatif dari kebijakan yang dianggap tidak populer. Selain itu, dalam situasi tertentu, partai yang merasa tidak mendapatkan cukup ruang dalam pengambilan keputusan bisa memilih keluar dan membangun citra sebagai pihak yang lebih kritis terhadap pemerintah.
Dalam konteks politik elektoral, keputusan partai-partai dalam mempertahankan atau meninggalkan koalisi juga akan sangat bergantung pada performa pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan. Jika pemerintahan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik, maka kemungkinan besar partai-partai yang tergabung dalam koalisi akan mempertimbangkan untuk tetap berada dalam aliansi politik yang sama. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpuasan publik yang signifikan, beberapa partai mungkin akan mencari alternatif baru, baik dengan membentuk koalisi baru maupun dengan mengusung kandidat mereka sendiri.
Tantangan Koalisi Permanen
Tidak dapat disangkal bahwa Prabowo dan Partai Gerindra saat ini berada dalam posisi politik yang dominan. Kekuatan politik yang dimiliki nyaris tanpa tandingan, sehingga wajar apabila berbagai argumentasi dan narasi politik yang dikemukakan berorientasi pada upaya merangkul seluruh pihak untuk bergabung dalam koalisi Prabowo.
Selain itu, tantangan gagasan koalisi permanen juga akan sangat bergantung pada dinamika internal masing-masing partai politik. Pergeseran kepentingan politik, persaingan di dalam partai, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial dapat memengaruhi soliditas koalisi. Partai-partai yang saat ini berada dalam barisan pendukung Prabowo mungkin tetap setia selama kepentingan mereka diakomodasi, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan arah politik jika ada faktor lain yang lebih menguntungkan.
Baca juga : Vitoria Guimaraes Makin Dekat Ke Juventus
Diskursus koalisi permanen perlu dianalisis dalam konteks demokrasi yang dinamis. Koalisi yang bertahan dalam jangka panjang memerlukan kesepakatan yang jelas, baik dalam pembagian kekuasaan maupun dalam arah kebijakan yang diambil. Jika tidak, koalisi tersebut hanya akan bersifat pragmatis dan rentan terhadap perpecahan ketika menghadapi momentum politik yang lebih besar.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.