RM.id Rakyat Merdeka - Partai Gerindra menggaransi, komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, baik-baik saja. Terkait instruksi kepada kadernya yang menjadi Kepala Daerah kader menunda ikut retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, tak jadi soal.
"Saya kira nggak (mempengaruhi). Saya kira hubungannya baik," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
Ketua MPR ini menegaskan, peristiwa penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak mempengaruhi hubungan dua tokoh bangsa ini. Prabowo-Megawati diyakini tetap berkomunikasi dengan baik. "Setahu saya baik," katanya.
Baca juga : Kemenkum Ajukan Amnesti Tujuh Anggota KKB Papua
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono menganalogikan ketika seorang kader partai menjadi kepala daerah terpilih dari sebuah produk demokrasi, maka kader tersebut tidak hanya mewakili partai, tetapi juga rakyat.
Idealnya, kepala daerah mengikuti agenda berbasiskan kepentingan masyarakat. Termasuk, retret kepala daerah. “Tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari partainya," kata Budi.
Keponakan Prabowo ini mengamini, setiap partai politik memiliki aturan main dan kewenangan. Namun, ketika sudah terpilih menjadi pejabat publik, maka pejabat tersebut memiliki tugas untuk memimpin suatu daerah.
Baca juga : Kemenangan Ratu Zakiyah Akhirnya Dibatalkan MK
Wakil Ketua Komisi IV DPR itu meyakini, kepala daerah memiliki visi besar untuk memajukan daerah yang dipimpinnya. Anak buah Prabowo Subianto ini berharap para kepala daerah tetap pada komitmen mementingkan rakyat.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP menunda keberangkatan mereka menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, untuk melakukan retret dari tanggal 21 sampai 28 Februari 2025.
Instruksi ini disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Mega. Dalam surat ini, Mega meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca juga : Semoga Program 3 Juta Rumah Tidak Terkendala
Megawati mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.
Selanjutnya, Megawati meminta para kader yang sudah dalam perjalanan bisa menghentikan sementara aktivitas mereka. Mereka pun diharapkan bisa bersiap sambil menunggu instruksi selanjutnya. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," lanjut bunyi surat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.