RM.id Rakyat Merdeka - Seluruh Camat dan Lurah di Ibukota Jakarta harus terus mewaspadai peredaran KTP palsu di tahun politik ini. Masalah ini bisa mengacaukan pelaksanaan pemilu.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, efek penggelembungan suara akibat KTP bisa memicu gangguan ketertiban masyarakat. Kondisi ini bisa berakibat aksi saling klaim kubu pendukung calon yang diusung.
Baca juga : Bisnis Kecilan Dan Protes Sang Anak
Tidak sampai disitu. Dampak munculnya KTP palsu juga bisa memicu kegaduhan nasional karena bisa menjadi berita viral dan lain sebagainya. “Pointnya Lurah dan Camat harus mengantisipasi KTP palsu.
Yang banyak dibuat (KTP), tapi orangnya nggak ada. Sekarang sistem IT semakin canggih, semakin susah dipalsukan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jalan Swasembada Timur 4, Kebon Bawang, Jakarta, Kamis (31/1) .
Baca juga : Di Jakarta, Mau Nikah Kudu Punya Sertifikat Layak Kawin
Sahroni juga meminta kepada pengurus RW untuk tak menolak siapapun calon peserta pemilu, baik tingkatan pemilihan presiden, hingga legislatif yang ingin datang ke wilayahnya. Semua kandidat harus disambut dengan tangan terbuka untuk diketahui visi misi dan programnya.
“Untuk RW, siapapun caleg tidak boleh dilarang masuk ke wilayahnya. Itu adalah bagian demokrasi, bagian pestanya rakyat lima tahunan. Bapak ibu untuk DKI Jakarta memegang empat kertas suara. Di situlah proses memilih pimpinan di wilayah,” ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.