RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Papua, Yanni, mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberi ruang lebih besar bagi semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dia menekankan, perubahan regulasi kepemiluan turut memberi perlindungan hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP), atau tidak sekadar penyesuaian teknis penyelenggaraan Pemilu.
Yanni menambahkan, Papua tidak bisa diposisikan sama dengan daerah lain, karena memiliki mandat konstitusional yang berbeda. Selain itu, lanjut dia, kebijakan Otsus bertujuan memberi perlindungan dan keberpihakan kepada OAP.
“Semangat itu perlu tercermin dalam desain politik yang sedang dibahas, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu,” ujar Yanni dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/6/2026).
Dia menegaskan, revisi UU Pemilu merupakan momentum untuk memperkuat afirmasi politik OAP di Tanah Papua. Sebab, regulasi nasional saat ini telah mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif.
“Perhatian yang sama perlu diberikan terhadap representasi Orang Asli Papua sebagai subjek utama Otonomi Khusus,” imbuhnya.
Baca juga : ASDP & Pelni Kompak Beri Diskon Tiket Kapal
Lebih lanjut, Yanni mendorong, partai politik (parpol) membuka ruang lebih luas bagi kader-kader OAP, untuk tampil dalam kontestasi politik. Dia menilai, kehadiran mereka di lembaga-lembaga legislatif akan menentukan arah kebijakan pembangunan Papua di masa depan.
“Jika ada ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan, mengapa tidak dipertimbangkan perlunya komposisi tertentu bagi Orang Asli Papua. Misalnya, sebanyak 50 persen dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) di Papua adalah Orang Asli Papua,” usulnya.
Papua, sambung dia, tak memiliki papol lokal seperti daerah Otsus lain, Provinsi Aceh. Karenanya, keberpihakan regulasi di tingkat nasional sangat penting dalam memberi perlindungan dan penguatan peran politik OAP di Tanah Papua.
“Kalau semangat Otonomi Khusus ingin diwujudkan secara nyata, harus ada kebijakan yang menjamin keterlibatan Orang Asli Papua dalam proses politik di daerah hingga tingkat nasional,” tegasnya.
Yanni menambahkan, demokrasi Papua memerlukan pendekatan yang mampu menghadirkan rasa keadilan. Kebijakan yang sepenuhnya bertumpu pada perspektif nasional, berisiko mengabaikan karakter sosial dan historis Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.
Baca juga : Distribusi Bansos Wajib Tepat Sasaran
Dia juga mengangkat gagasan tentang pentingnya memperkuat kepemimpinan yang bertumpu pada tujuh wilayah adat Papua. Sebab, pemekaran wilayah yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, memiliki tujuan yang lebih dalam dari sekadar pembentukan daerah administratif baru.
“Pemekaran merupakan bagian dari upaya mengembalikan peran wilayah adat sebagai pusat pertumbuhan sosial, politik, dan budaya masyarakat Papua,” cetusnya.
Yanni juga mengajak masyarakat Papua membangun kembali kebanggaan terhadap identitas wilayah adat masing-masing. Misalnya, usul dia, masyarakat pesisir menjadi kekuatan utama dalam membangun kawasan pesisir, dan masyarakat pegunungan menjadi motor pembangunan di kawasan pegunungan.
“Itulah semangat yang ingin dibangun melalui Otonomi Khusus,” tandasnya.
Senada, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Baharudin Farawowan juga menilai, revisi UU Pemilu merupakan momentum untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua, khususnya terkait afirmasi politik OAP.
Baca juga : Jelang Laga Pembuka, Meksiko Bergejolak
Dia juga mengkritisi sejumlah aturan nasional yang belum mencerminkan kebutuhan daerah, termasuk soal keterwakilan perempuan dan OAP dalam struktur politik nasional maupun daerah.
“Papua membutuhkan afirmasi nyata. Revisi Undang-Undang Pemilu harus memberi ruang lebih besar bagi keterwakilan Orang Asli Papua dalam politik,” tegas Baharudin. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.