RM.id Rakyat Merdeka - Kritik terhadap Pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik tidak boleh berubah menjadi kemarahan yang kehilangan tujuan untuk memperbaiki bangsa.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Azis Subekti menegaskan, demokrasi membutuhkan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari media, akademisi, aktivis, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Karena itu, ritik terhadap Pemerintah bukanlah persoalan selama disampaikan untuk mendorong perbaikan.
“Kritik terhadap Pemerintah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kritik kehilangan niat memperbaiki dan hanya menyisakan keinginan menghancurkan,” kata Azis dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Anggota DPR Fraksi Gerindra itu mengatakan, demokrasi Indonesia harus terus dijaga agar tidak kehilangan adab. Dia menegaskan, kebebasan berbicara merupakan hak fundamental dalam demokrasi, yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral.
Menurut Azis, salah satu tantangan besar demokrasi modern adalah semakin luasnya ruang kebebasan berekspresi yang tidak selalu diiringi peningkatan kualitas diskusi publik. Dia mengatakan, semakin luas kebebasan berbicara, semakin sulit menemukan percakapan yang sungguhsungguh mencari kebenaran.
Baca juga : Kantongi Diskresi Ketua Umum, IAS Pimpin Golkar Sulsel?
"Ini ironi demokrasi modern,” ujarnya.
Fenomena tersebut, kata Azis, tidak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara demokrasi juga, kata dia, menghadapi persoalan serupa, seperti polarisasi politik, populisme, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi.
Karena itu, Azis mengajak masyarakat membedakan antara kritik dan kebencian. Menurutnya, kritik lahir dari niat memperbaiki keadaan, didukung data, serta menawarkan solusi. Sementara kebencian hanya mencari sasaran untuk disalahkan.
“Kritik bertanya apa yang harus diperbaiki. Kebencian bertanya siapa yang harus dihancurkan,” tegasnya.
Azis menambahkan, perkembangan media sosial membuat situasi semakin kompleks. Umpatan, tuduhan, fitnah, hingga potongan informasi dapat menyebar dengan cepat sebelum kebenarannya diverifikasi. “Demokrasi tidak pernah dirancang untuk memberi penghargaan kepada mereka yang paling marah.
Baca juga : Baleg Targetkan RUU PFII Rampung Dalam 3 Bulan
Demokrasi dirancang untuk memberi ruang kepada mereka yang mampu menggunakan akalnya,” katanya.
Menurut Azis, dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah memasuki fase perubahan besar melalui berbagai agenda strategis. Mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan industri pertahanan, transformasi birokrasi, digitalisasi Pemerintahan, hingga pembenahan tata kelola aset negara.
Menurutnya, setiap perubahan besar hampir selalu memunculkan resistensi karena menyentuh berbagai kepentingan. Namun, perbedaan pandangan tidak boleh berkembang menjadi fitnah maupun penghinaan.
“Tidak pernah ada reformasi tanpa resistensi. Tetapi perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi fitnah dan penghinaan,” ujarnya.
Azis juga mengingatkan pentingnya sikap tabayyun atau melakukan verifikasi informasi di tengah derasnya arus media sosial yang membuat emosi sering bergerak lebih cepat daripada akal sehat.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Dana Stimulus Dan Genjot Investasi
“Yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan hanya reputasi seorang pemimpin atau Pemerintahan, melainkan kualitas demokrasi Indonesia itu sendiri. Demokrasi bukan sekadar hak untuk berbicara, tetapi kemampuan menggunakan kebebasan tanpa kehilangan akhlak,” tuturnya.
Senada dengan Azis, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, kritik dan masukan masyarakat merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik,” kata Nusron, Minggu (21/6/2026).
Merespons gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi belakangan ini, Nusron menyambutnya secara positif. Menurut dia, aksi penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Setiap kebijakan yang dihasilkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujarnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.