RM.id Rakyat Merdeka - Banyak pihak yang menilai sikap PDIP abu-abu. Bukan oposisi, tapi juga bukan pendukung Pemerintah. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP mencoba menepis keraguan publik mengenai sikap partainya itu.
Puan menegaskan, posisi Banteng adalah penyeimbang. “Nggak kok, kita jelas (sebagai penyeimbang),” kata Puan menanggapi kritik sejumlah partai koalisi pemerintah kepada kubu Banteng, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Namun, Puan itu tak menjelaskan lebih lanjut maksud dari penyeimbang tersebut.
Padahal, sikap ini yang sebelumnya menuai kritik dari petinggi partai koalisi pemerintah. PDIP menyatakan mendukung, tapi dilapangan kerap menyerang pemerintah.
Kritikan itu mencuat setelah sejumlah kader Banteng, seperti Andi Widjajanto, terlihat berada di lokasi aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang mengkritik kebijakan pemerintah di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, bulan lalu.
Wakil Ketua Umum PKB dengan tegas mengingatkan PDIP agar bersikap tegas dan tidak abu-abu. “Kalau oposisi, ya oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan janji Pak Presiden,” ujar Gus Jazil. Menurutnya, untuk mewujudkan program pemerintahan Prabowo Subianto dibutuhkan persatuan dan soliditas seluruh pihak.
Baca juga : Sadar Dipantau KPK, Bupati Kuansing Berupaya Sembunyikan Land Cruiser
“Kalau ada kesan mengganggu, itu tak baik untuk menjalankan program. Jadi, posisinya supaya gentle saja,” ujarnya.
Gus Jazil mengaku menghormati perbedaan pandangan politik. Namun, ia menilai istilah “penyeimbang” yang digunakan PDIP masih belum cukup jelas.
“Belum, karena selama ini memang ada kesan begitu, di sana dan di sini. Menyeimbangkan seperti apa, itu nggak paham,” katanya.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji ikut mempertanyakan sikap politik PDIP. “Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja. Nanti rakyat yang menilai,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai sikap kritis PDIP terhadap pemerintahan merupakan hal yang wajar karena partai tersebut memang berada di luar kabinet.
“PAN menilai, sikap kritis PDIP adalah sikap yang konstruktif, tidak destruktif. Mendukung kebijakan yang benar, mengoreksi kebijakan yang tidak tepat, dan memberikan solusi alternatif kebijakan,” ujarnya.
Baca juga : Ismail Fahmi: Blokir, Putuskan Juga Aliran Dana
Sebelumnya, PDIP menegaskan tidak terlibat, apalagi mengorganisasi aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah, termasuk Jakarta. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, sikap partai sudah menjadi instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tak ada sama sekali keterlibatan dari PDIP,” kata Said di Kompleks Parlemen.
Ia juga meminta agar keikutsertaan Andi Widjajanto tidak ditafsirkan mewakili partai.
“Termasuk ketika termonitor keikutsertaan seperti Andi Widjajanto, sama sekali tidak bisa ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan,” tegasnya.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus sebelumnya juga menegaskan posisi partainya telah diputuskan melalui mekanisme organisasi dan tidak bisa diintervensi pihak lain.
“Posisi PDIP sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai partai pemerintah. Kurang terang benderang apa urusan ini,” kata Deddy.
Baca juga : Dave Laksono: Perlu Koordinasi Lintas Sektoral
Sementara itu, pengamat politik Fernando Emas menilai partai-partai koalisi pemerintah tidak perlu lagi mempertanyakan posisi PDIP. Menurutnya, sejak Kongres VI PDIP pada Agustus 2025 di Bali, partai sudah memutuskan berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
“Seharusnya koalisi gemuk pemerintah tidak perlu galau dan risau. Jangan merasa terganggu dengan manuver dan langkah-langkah PDIP,” kata Fernando kepada Rakyat Merdeka, Kamis (2/7/2026).
Ia menyarankan partai koalisi lebih fokus membantu Presiden Prabowo menjalankan program-program pemerintah. Menurutnya, biarkan saja PDIP menjalankan tugasnya sebagai partai di luar pemerintahan.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai sindiran partai-partai koalisi terhadap PDIP merupakan hal yang lumrah mengingat posisi Banteng berada di luar pemerintahan setelah kalah Pilpres.
“PDIP kalah Pilpres dan tidak mau tegas gabung pemerintah. Begitulah nasib yang kalah, digebuk dan ditinggal sendirian. Coba kalau PDIP menang Pilpres, mana berani ngeroyok,” kata Adi.
Namun, Adi menyarankan sebaiknya PDIP benar-benar menjalankan perannya sebagai oposisi. “Banyak yang berharap PDIP benar-benar oposisi, agar mekanisme check and balances dalam demokrasi tetap berjalan,” pungkasnya. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.