RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Kebangikitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mempertahankan alokasi bantuan hibah untuk pondok pesantren. Pasalnya, dana bantuan itu memiliki peran besar dalam memajukan lembaga pendidikan keagamaan, sekaligus pembentukan karakter generasi bangsa.
Anggota Fraksi PKB di DPRD Jabar, Dindin Abdullah Ghozali mengatakan, pesantren memiliki peran strategis dan telah memberi kontribusi besar sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sekaligus pembentuk karakter generasi bangsa. Sebab itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mempertahankan alokasi bantuan hibah untuk pesantren.
“Sikap Fraksi PKB DPRD Jabar, anggaran hibah untuk pesantren tidak dikurangi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semangat itu sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2021, yang mengamanatkan penyelenggaraan pesantren diwujudkan melalui dukungan anggaran yang konsisten, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Dindin dalam keterangannya, dikutip Sabtu (18/7/2026).
Lebih lanjut, dia menegaskan, keberpihakan Pemerintah terhadap pesantren tak cukup diwujudkan dalam bentuk regulasi. Menurut dia, dukungan tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan penganggaran, yang dialokasikan Pemerintah Daerah.
Baca juga : Ketahanan Ekonomi Teruji, Status Investasi Tetap Aman
“Pesantren telah berkontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di Jawa Barat. Karenanya, Pemerintah perlu menunjukkan dukungan nyata melalui alokasi anggaran, bukan justru mengurangi bantuan yang sangat dibutuhkan,” cetusnya.
Dindin juga mengungkapkan, berbagai aspirasi yang diterimanya dari masyarakat, para kiai, dan pengelola pondok pesantren. Menurut dia, mereka berharap program hibah tetap dipertahankan, karena masih banyak pesantren di Jabar, khususnya di wilayah pelosok, yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
Selain itu, sambung dia, pihaknya juga mendukung langkah Pemerintah memperkuat sistem pengawasan penyaluran hibah, melalui mekanisme pelaporan yang lebih terbuka dan berbasis digital. “Dengan sistem itu, bantuan tersalurkan secara tepat sasaran sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran,” ucapnya.
Dindin menambahkan, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Dia memastikan, DPRD akan menjalankan tugas konstitusional sesuai aturan perundang-undangan, bila terdapat persoalan dalam pelaksanaan program hibah pesantren.
Baca juga : ASDP Perkuat Kapasitas Layanan Penyeberangan
“Kami berharap, Pemerintah Daerah membuka ruang komunikasi yang lebih luas bersama DPRD. Dengan begitu, setiap kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan pesantren, bisa dirumuskan secara bersama demi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.
Dindin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pesantren sebagai mitra dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis pesantren memiliki peran besar dalam melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berilmu, serta mampu bersaing di masa depan.
Dia berharap, polemik tentang bantuan hibah diselesaikan melalui dialog yang konstruktif, agar tidak menghambat upaya penguatan pendidikan keagamaan di Provinsi Jabar. “Memperjuangkan pesantren berarti ikut menjaga masa depan generasi bangsa,” tandasnya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Asep Sumaryana meminta Pemprov Jabar bertindak bijaksana. Menurut dia, pesantren memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat Provinsi Jabar.
Baca juga : Efek Jera Dinilai Ampuh Menekan Angka Tawuran
“Persoalan pesantren sangat sensitif, karena menyangkut ranah agama. Isu seperti ini bisa dimanfaatkan banyak pihak untuk menggelembungkan persoalan akidah dan sebagainya. Ini harus dicegah, karena Jawa Barat sangat sarat dengan nuansa keagamaan, utamanya Islam,” ujarnya.
Asep juga menyoroti argumentasi pihak eksekutif yang mengeluhkan tentang adanya dana hibah yang masuk ke kantong pengelola tertentu atau hanya berputar di lingkaran itu-itu saja. Dia menegaskan, pemotongan total bukan solusi yang tepat, atas persoalan tersebut.
“Kebijakan memangkas anggaran, merugikan pesantren lain yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jika terjadi penyimpangan, langkah yang harus diambil bukanlah pengalihan alokasi anggaran ataupun pemotongan, tapi penertiban terhadap oknum-oknum pengelola tersebut. Jangan sampai, ada tikus di gudang yang dibakar gudangnya,” tegasnya. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.