BREAKING NEWS
 

Hanura Harap Menkeu Suahasil Dengarkan Keluhan Daerah

Reporter & Editor :
FAQIH MUBAROK
Selasa, 15 September 2026 08:46 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella saat konsilolidasi Task Force Hanura di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Senin (14/9/2026) malam. Foto: Hanura

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella berharap Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Suahasil Nazara mendengar keluhan daerah. Kepala daerah, selama ini menjerit soal pemangakasan dana transfer ke daerah (TKD) dan dana bagi hasil.

"Harapan kita Bapak Menteri Keuangan yang baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, gubernur soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak," kata Rio saat konsilolidasi Task Force Hanura di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Senin (14/9/2026) malam.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026). Sebelumnya, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 21 Oktober 2024.

Rio yang juga Ketua Tim Task Force Hanura ini meminta, Pemerintah Pusat lebih arif dalam memotong anggaran untuk daerah. Berikan sedikit kelonggaran kepada daerah agar bisa membangun dirinya.

Menkeu yang baru, diminta tak terlalu ketat yang membuat daerah kesulitan. Sebab, ada daerah yang untuk membayar gaji pegawainya pun sulit, apalagi untuk membangun infrastruktur. Bahkan, sekelas Pemprov DKI Jakarta saja mengusulkan menerbitkan obligasi untuk pembiayan pembangunan.

Dia menilai, Presiden Prabowo mendengar isu dan persoalan transfer keuangan daerah dengan mengganti Menkeu. Baginya, ini harapan baru dan diyakini, Suahasil akan mendengar keluhan ini.

Baca juga : Resmi Dilantik DPP, DPD Hanura DIY Siap Kibarkan Bendera Singa

"Selama ini terlalu ketat, dipotong hampir 30 persen. Saya harap pelan-pelan mulai mengembalikan itu," tambahnya.

Jika daerah diberi kelonggaran, Rio yakin kepala daerah akan lebih berdaya untuk memajukan daerahnya. Karena uang yang beredar di daerah sedikit, maka ekonominya mandek. "Sudah cukup ketegangan antara pusat dan daerah," pesannya.

Karenanya, dalam Bimteknas kali ini, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dari Partai Hanura akan mulai membahas isu ini, sesuai dengan slogan dan visi Hanura, Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera.

"Hanura sejak sebelum kejadian ini selalu mengatakan, kalau Indonesia mau besar dan sejahtera, harus diberdayakan dulu daerahnya. Pak Oesman Sapta sudah ngomong dari dulu bahwa Indonesia ini akan maju, kalau daerah berdaya," tandasnya.

Adsense

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Belu, NTT dari Partai Hanura Edmundus Yakobus Manek mengakui, pemotongan TKD sangat berdampak di daerah, termasuk di Kabupatennya. Dana transfer yang kecil, hampir sebagian besar dipakai untuk belanja pegawai.

"Benar yang dikatakan Ketum kami, Pak OSO. Di Belu dipotong hampir Rp 104 miliar. Seluruh program infrastruktur tidak jalan. Akhirnya pekerja lokal yang biasa mengerjakan proyek pemerintah nganggur," katanya di lokasi yang sama.

Baca juga : Suahasil Minta Pasar Tak Khawatir Pergantian Menkeu

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) meminta Pemerintah Pusat segera memenuhi anggaran untuk Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, kebijakan pusat memangkas anggaran daerah berpotensi mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Keluhan Pemerintah Daerah antara lain tentang anggaran yang tidak dibagikan sesuai Undang-Undang APBN Sehingga, daerah kecewa, ini harus segera diatasi," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Jumat (11/9/2026).

OSO juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH). Dia menilai, Pemerintah Pusat harus memastikan kebijakan DBH berjalan di tengah keterbatasan sumber pendanaan di daerah.

"Yang terjadi sekarang, anggaran daerah tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat daerah dan pembangunan daerah terganggu," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Diketahui, Konsolidasi Task Force juga berbarengan dengan pelantikan DPD Hanura DIY dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Partai Hanura tahun 2026.

Rio Capella telah berkeliling menggelar konsolidasi mempercepat terbentuknnya struktur di berbagai tingkatan level guna menatap Pemilu 2029.

Baca juga : Ara Minta Menkeu Baru Gercep Manfaatkan Aset Negara Untuk Perumahan Rakyat

"DIY ini provinsi ke-13 task force berkeliling. Pengurusnya baru saja dilantik. Nah ada tugas penting. Lakukan konsolidasi segera bentuk DPC hingga PAC," pinta Rio.

Rio menyarankan, para kader yang baru dilantik segera memasang logo kepala singa yang baru di kantor DPC hingga PAC. Hanura, ingat Rio, hadir bukan hanya untuk menjadi peserta Pemilu, tetapi harus menjadi pemenang di Pemilu 2029.

"Orang harus semakin tahu Partai Hanura ini. Hari ini boleh Hanura diremehkan, tapi semangat Singa akan bangkit," ucapnya

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense