RM.id Rakyat Merdeka - Para legislator Partai Golkar se-Sumatera Bagian Utara berkumpul di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (18/9/2026). Mereka mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Utara.
Ketua Panitia Penyelenggara Rakortek dan Bimtek Anggota Fraksi Golkar Tingkat Provinsi serta Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Utara, Hakim Kamarudin mengatakan, forum tersebut diikuti anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Bagian Utara, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari dapil Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Riau, dan Kepulauan Riau (Kepri).
“Mereka dikumpulkan dalam rangka menyerap masukan sekaligus membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari revisi Undang-Undang (UU) Pemilu hingga penguatan internal organisasi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, direncanakan akan memberikan arahan dalam Rakortek tersebut,” ujar Hakim dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Dia menambahkan, pertemuan para legislator sengaja digelar di daerah, untuk membuka ruang lebih besar bagi penyampaian aspirasi dari tingkat bawah. Sebab, anggota Dewan merupakan ujung tombak partai, yang selalu berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Baca juga : Di Tengah Dinamika Daya Beli, Dirut BRI: Prospek Bisnis UMKM Tetap Terjaga
“Suara daerah penting untuk menjadi bahan Partai Golkar dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, dan pembenahan internal organisasi. Partai Golkar sengaja menggelar acara ini di daerah, karena kami ingin mendekatkan diri dengan aspirasi daerah,” tuturnya.
Menurut Hakim, agenda Rakortek dan Bimtek tak hanya membahas tentang strategi pemenangan pemilu. Materi yang akan diberikan juga menyangkut internal organisasi, serta peran dan fungsi anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
“DPP Partai Golkar menginstruksikan seluruh anggota DPR dan DPRD berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menjalankan peran, fungsinya, serta kiprahnya di parlemen. Dengan begitu, kehadiran mereka bisa memberi dampak nyata bagi kehidupan rakyat,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kepartaian DPP Golkar itu.
Ketua Panitia Pelaksana, Riyono Asnan menambahkan, penyelenggaraan berbagai kegiatan Golkar di daerah merupakan instruksi Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia. Dengan begitu, jelas dia, seluruh kegiatan yang dijalankan, akan memperkuat komunikasi antara struktur pusat dengan para kader dan legislator di daerah.
Baca juga : LRT Sudah Terhubung, Kini Giliran Mikrotrans
“Panitia memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah, untuk menyampaikan aspirasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu,” ucap Wasekjen bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Golkar itu.
Menurut Riyono, pihaknya membutuhkan masukan dari legislator daerah, agar revisi UU Pemilu yang nanti diperjuangkan Fraksi Golkar di DPR, tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi kader dan masyarakat di lapangan.
“DPP menginginkan, RUU Pemilu yang akan diperjuangkan Fraksi Golkar di DPR adalah cerminan aspirasi daerah. Sebab, anggota DPRD adalah ujung tombak partai yang dekat dengan akar rumput, dan harus kita dengar masukannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Riyono mengatakan, Rakortek dan Bimtek anggota Fraksi Golkar tingkat provinsi, serta kabupaten dan kota se-Sumatera Bagian Utara di Kota Batam, juga akan membahas sejumlah opsi terkait desain sistem pemilu. Dia mengungkapkan, partainya telah melakukan kajian terhadap persoalan sistem pemilu yang dinilai memiliki biaya politik tinggi.
Baca juga : AS Roma Vs Inter Milan, Duel Tim Sempurna
“DPP Golkar telah menyiapkan sejumlah opsi untuk dibawa ke daerah, serta akan menyerap berbagai masukan. Dengan begitu, pembahasan tak berhenti pada kajian di tingkat pusat, tapi juga mempertimbangkan pengalaman serta aspirasi struktur partai di daerah,” tuturnya.
Pembukaan opsi sistem pemilu, sambung Riyono, tidak berarti Golkar hendak mengembalikan mekanisme pemilu kepada sistem proporsional tertutup. Menurut dia, Golkar justru membuka ruang pembahasan terhadap sejumlah alternatif, yang dinilai kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial.
“Kami membuka beberapa opsi sistem Pemilu, yang kompatibel dengan sistem presidensial. Selain desain sistem Pemilu, kami juga akan membahas persoalan ambang batas fraksi di parlemen,” tandasnya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.