RM.id Rakyat Merdeka - Pengurus dan kader Partai Demokrat daerah semakin solid melawan Gerakan Pengambilalihan Kepengurusan Partai Demokrat (GPK PD). Bahkan, Bali dan Jawa Barat menolak daerahnya kalau ada oknum-oknum GPK-PD yang mau menggelar KLB di wilayahnya.
Sikap Partai Demokrat Jabar itu disampaikan Pimpinan DPD Demokrat Jabar dan seluruh ketua DPC Demokrat se-Jabar, kemarin. "Saya Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara, M.I.Pol. mengingatkan kepada oknum-oknum GPK-PD untuk tidak menggelar KLB di wilayah Jawa Barat. Jika hal itu dilakukan, saya akan mendatangi dan membubarkannya," kata Irfan.
Irfan mengingatkan, kepada oknum-oknum GPK-PD jangan coba-coba merusak Partai Demokrat, apalagi mengadakan sesuatu di wilayah Jawa Barat. "Kami siap mendatangi anda, kami siap berdiskusi, kami siap lebih dari itu, jika anda melakukan hal ini di tanah Jawa Barat,” ancamnya.
Kepada oknum-oknum yang telah keluar dari Partai Demokrat dan kini sudah bersama Partai lain, Irfan meminta untuk fokus di partainya dan tidak mengganggu Partai Demokrat. “Ingat, kalau memang anda sudah di partai lain ya kerjakan saja di partai lain, kalau anda tidak setuju nanti ada forumnya untuk tidak setuju, tapi kalau anda melakukan hal ini, anda akan melakukan kerusakan-kerusakan di Partai Demokrat," tegasnya.
“Kami tidak mau 1.300 kader kami tidak bisa nyaleg karena Anda. Kami tidak mau 20-40 kader kami tidak bisa ikut Pilkada nanti. Kami tidak mau aspirasi rakyat Jabar tidak bisa disalurkan melalui Partai Demokrat,” sambungnya.
Sikap serupa disuarakan pengurus DPD dan seluruh pengurus DPC Partai Demokrat se-Bali. "Sehubungan dengan dihembuskannya isu bahwa KLB ilegal Partai Demokrat akan digelar di Bali, kami Kader Demokrat se-Bali menyatakan bahwa kegiatan KLB tersebut kami pastikan Ilegal," tegas ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta, kemarin.
Baca juga : Pengurus Dan Kader Partai Demokrat Banten Tolak KLB
"Kami menolak dengan tegas digelarnya KLB illegal tersebut di Bali. Kami mengimbau agar pemerintah daerah, kepolisian serta pihak berwenang lainnya, tidak memberikan izin kegiatan KLB ilegal tersebut," katanya.
Dia memastikan KLB ilegal itu tidak akan memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020, yang telah disahkan oleh Negara (Kementerian Hukum dan HAM melalui SK No. M.HH-09.AH.11.01 tanggal 18 Mei 2020).
"Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam dan ijinkan kami untuk bergerak menegakkan Swadharma Kami kepada Partai Demokrat. Mari bersama kita jaga kesucian dan kedamaian Pulau Bali dari perbuatan yang bertentangan dengan Dharma," tegas Made. [REN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.