RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, mendatangi Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jakarta, Rabu (14/4).
Tujuan kunjungan adalah mendorong komitmen PDIP dan PPP untuk menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Pertemuan dengan PDIP berlangsung pukul 09.00-12.00 WIB. Sementara dengan PPP, pada 13.00-15.30 WIB.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, praktik politik uang relatif marak dalam sistem politik di Indonesia.
Hasil kajian dan survei yang telah dilakukan KPK beberapa tahun terakhir menunjukkan, secara umum partai politik masih perlu membenahi pengelolaan internalnya.
KPK memahami, persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai. Komisi antirasuah tengah mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.
"Walaupun begitu, KPK juga ingin agar partai politik tak sekadar menerima dana, namun harus bersedia mengubah dirinya. Dalam konteks inilah KPK mendorong penerapan integritas partai melalui SIPP ini," ujar Wawan, dalam keterangan tertulis, Rabu (14/4).
Baca juga : Generasi Muda FKPPI Dorong Peningkatan IPP Jabar Untuk Pemuda Juara
SIPP dilandasi hasil kajian KPK dan LIPI pada 2016 sampai 2017. Dalam kajian itu ditemukan lima masalah utama penyebab rendahnya integritas partai.
Pertama, belum ada standar etika partai dan politisi. Kedua, sistem rekrutmen yang belum berstandar. Ketiga, sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga.
Keempat, masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai. Dan terakhir, kelima, belum terbangunnya demokrasi internal partai.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menambahkan, penerapan SIPP ini diharapkan menjadi solusi atas kelima permasalahan internal partai.
Di dalam SIPP, kata Kumbul, terdapat lima komponen utama, ditambah 19 variabel dan 48 indikator, yang tercakup dalam Tools of Assessment (ToA). ToA nantinya akan digunakan sebagai indikator sejauh mana partai politik telah mengaplikasikan kelima komponen dalam SIPP.
Nilai atau skor ToA SIPP ini rencananya akan diinformasikan kepada publik, sehingga masyarakat mempunyai landasan rasional penilaian tentang bagaimana partai politik membangun integritas partainya. KPK pun meminta partai politik berkomitmen mengisi ToA yang ada dalam SIPP tersebut.
Baca juga : Intani Dorong Kemandirian Pangan Banten
"Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang yang bertugas dalam pengisian ToA. Kami minta ada satu orang dari tim itu yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) untuk jadi PIC yang akan selalu komunikasi dengan kami," jelas Kumbul.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai banteng moncong putih mendukung KPK untuk mendorong perbaikan sistem politik di Indonesia.
PDIP dipastikan Hasto akan terus mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi, serta akan mempersiapkan pengisian ToA.
"PDIP punya tanggung jawab historis untuk mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Kami akan mempersiapkan pengisian self assessment ToA dalam SIPP dengan sebaik-baiknya. Aturan dan etika partai dijalankan dengan komitmen-komitmen seperti ini," ujar Hasto.
Selain Hasto, kader banteng yang juga hadir dalam pertemuan dengan KPK adalah Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Tjen, Wakil Sekjen Sadarestuwati dan Arif Wibowo.
Hadir juga Ketua-Ketua Bidang DPP PDIP, yakni Sukur Nababan, Hamka Haq, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu, Nusyirwan Sudjono, dan I Made Urip.
Baca juga : Menko PMK Dorong Pelarangan Total Iklan Rokok
Senada, Sekjen PPP Arwani Thomafi menyatakan, partai Ka'bah berkomitmen mendukung penerapan SIPP. PPP akan mengajak KPK bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi lainnya.
Salah satunya mengundang komisi pimpinan Firli Bahuri cs itu sebagai nara sumber dalam sekolah politik PPP.
“Kami mendukung agar program SIPP bisa berjalan maksimal. Kita perlu jalan bareng bagaimana agar partai dimudahkan dalam memenuhi kelima prinsip SIPP ini," ujar Arwani.
Dalam pertemuan dengan KPK, hadir juga Wakil Sekjen PPP Idy Muzayyad, Bendahara Umum PPP Surya Batara Kartika, dan Wakil Bendahara Umum PPP Lukman Yani. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.