RM.id Rakyat Merdeka - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menegaskan transisi energi menuju energi hijau dan berkelanjutan harus dilakukan secara bertahap.
Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ketersediaan sumber daya energi.
Ganjar menjelaskan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) memang telah menjadi sorotan dunia. Termasuk pada pertemuan COP 28 di Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu.
Ganjar bilang, Indonesia memang punya pilihan transisi energi. Jika tidak dilakukan saat ini, maka masalahnya akan menjadi lebih besar ke depannya.
Baca juga : Alam Ganjar Tekankan Kebermanfaatan Generasi Muda Dihadapan Pemuda Bantul
“Ini harus dimitigasi dari sekarang dengan memperhatikan biaya dan sumber daya energi yang ada,” kata Ganjar saat menghadiri dialog dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Kamis (11/1/2024).
Kendati demikian, Ganjar juga menyadari transisi energi akan dilakukan secara gradual.
Ganjar menambahkan, gas menjadi alternatif sumber energi yang menggantikan pasokan energi dari batu bara. Sekaligus juga menjadi tumpuan pasokan energi menuju transisi EBT.
Pemanfaatan gas juga dapat menjamin pasokan energi tersebut bersih sesuai dengan komitmen Pemerintah terhadap NZE.
Baca juga : Ekonom Apresiai Ganjar-Mahfud Terapkan Ekonomi Hijau Pembangunan Nasional
Menurut Ganjar, EBT sebagai sumber listrik memang masih mahal tarifnya dan belum relevan bagi mayoritas masyarakat saat ini.
"Produksi setrum dari EBT cenderung menghasilkan listrik dengan harga lebih mahal daripada pasokan listrik dari gas atau batu bara," ucap dia.
Karena itu, diakui Ganjar, pemanfaatan sumber daya gas bumi belakangan ini menjadi alternatif. Terutama pada sektor transportasi dan pembangkit listrik.
Pemanfaatan gas juga berimplikasi pada dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.
Baca juga : Debat Capres, Ganjar Tegaskan Dukungan Kemerdekaan Palestina
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luar Negeri Kadin, Shinta W Kamdani menegaskan, Indonesia punya komitmen untuk mencapai nett zero emission (NZE) pada tahun 2060.
Sementara kalau Indonesia mau mempercepat pemanfaatan EBT, maka akan ada konsekuensi, yakni harga energi yang lebih tinggi. Misalnya harga listrik dari PLTS lebih mahal dibanding listrik dari batu bara.
“Sehingga subsidi untuk energi menjadi lebih besar. Kemudian biaya yang dikeluarkan masyarakat pun lebih besar. Pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan dua kepentingan ini,” tanya Shinta.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.