RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri Heikal Safar menilai, pemilihan gubernur oleh Presiden serta bupati dan wali kota oleh gubernur dapat menghemat anggaran negara secara signifikan karena menekan biaya mahal Pilkada langsung yang selama ini membebani APBD.
Heikal Safar menjelaskan, Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari logistik pemilu, kampanye, pengawasan, hingga pengamanan, yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Oleh karena itu, saya sangat mendukung adanya gagasan maupun wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, baik gubernur dipilih oleh Presiden maupun bupati dan wali kota dipilih oleh gubernur,” ujar Heikal Safar kepada wartawan di kantornya, kawasan Jakarta Selatan, Jumat (16/1/2026).
Baca juga : Pulihkan 107 Ribu Hektar Sawah Terdampak Bencana, Amran Minta Anggaran 5 T
Ketua Dewan Pembina Garuda Indonesia sekaligus bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2029 itu menilai, sistem Pilkada langsung saat ini sangat memprihatinkan karena anggaran negara atau uang rakyat terus dihambur-hamburkan setiap lima tahun.
Padahal, menurut Heikal, dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, transportasi gratis, serta program-program lain yang menyentuh langsung rakyat, khususnya fakir miskin dan anak-anak terlantar yang wajib dipelihara oleh negara,” tegasnya.
Baca juga : Dirut Jasa Marga Turun Langsung Bantu Korban Kecelakaan Di Tol Dalam Kota
Lebih lanjut, Heikal Safar menekankan bahwa Indonesia ke depan harus menjadi negara maju. Untuk mewujudkannya, diperlukan persatuan seluruh rakyat Indonesia serta keseriusan semua pihak dalam mengelola potensi nasional secara optimal.
Ia menilai, salah satu langkah strategis adalah menyelamatkan uang negara melalui pengembalian sistem pemilihan kepala daerah kepada DPRD atau penerapan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.
“Gagasan ini perlu segera diterapkan dan disahkan dalam regulasi undang-undang yang baru, menggantikan aturan lama. Saat ini, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur, bupati, dan wali kota masih dipilih secara langsung melalui Pilkada serentak,” jelas Heikal Safar.
Baca juga : Dasco Langsung Telepon Prabowo, Urusan Lancar
Menurutnya, soliditas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, hingga kabupaten/kota mutlak diperlukan demi kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jika gagasan pemilihan gubernur langsung oleh Presiden benar-benar diterapkan, maka anggaran negara dapat dihemat dan uang negara bisa diselamatkan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya,” pungkas Heikal Safar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.