RM.id Rakyat Merdeka - Pilkada serentak jangan hanya menyorot Pilkada Jakarta, Jateng, Sumut, Jabar serta Jatim saja. Ada 545 daerah yang akan menggelar Pilkada pada 27 November 2024. Semuanya akan menentukan wajah Indonesia.
Sorotan terhadap pilkada di lima daerah tersebut, terutama Jakarta, Jateng dan Sumut, menggambarkan bahwa Pilkada masih menyisakan persaingan antar elite.
Sesungguhnya, pilkada adalah pesta rakyat. Sayangnya, keterlibatan rakyat seringkali hanya dinilai dari berapa banyak yang datang ke bilik suara. Lebih ke kuantitas. Bukan kualitas.
Keberhasilan pilkada serentak bukan hanya di titik itu. Tapi jauh sebelumnya, yakni ketika suara rakyat dimuliakan dalam proses kandidasi.
Baca juga : Lawan Korupsi Yang Kian Satire
Sejauh ini, di hampir semua Pilkada, peran elite politik, terutama petinggi parpol, sangat mendominasi proses pencalonan. Menunya sudah disiapkan. Partisipasi rakyat diminimalisir.
Ibaratnya, “ini kami sudah pilihkan, sudah kami siapkan dan ramu dengan baik, kalian tinggal makan saja”. Enak atau tidaknya, harus ditelan. Terpaksa.
Keterpaksaan bukanlah esensi demokrasi dan kedaulatan. Munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong misalnya, adalah dampak dari “otokrasi pilkada” semacam ini. “Tidak ada yang lain yang bisa maju selain yang kami pilihkan dan tentukan”. Kira-kira seperti itu “cara kerjanya”.
Dari 545 daerah yang menggelar pilkada, sebanyak 37 pilkada diikuti calon tunggal. Lawannya, kotak kosong yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kardus yang oleh panitia pemilu bisa dipindahkan kemana saja. Benda mati yang tak bisa membuat program. Juga tak bisa memproduksi janji paling ngawur sekalipun.
Baca juga : KPK Dan Tumbuh Delapan Persen
Meningkatnya para pemilih galau, seperti yang dipotret beberapa survei, mencerminkan meluasnya kegelisahan rakyat.
Selain ketidakpuasan tersebut, kekhawatiran lainnya dalam pilkada serentak yakni merebaknya politik uang, meluasnya hoaks dan berita bohong, ujaran kebencian serta netralitas.
Demokrasi yang sehat mestinya meminimalisir sisi-sisi negatif tersebut. Sehingga, bisa mencerminkan keinginan rakyat yang sesungguhnya, bukan yang dirancang dan “direkayasa” oleh elite politik.
Problem ini mesti segera dicarikan solusinya oleh semua pihak yang terkait kepemiluan dan demokrasi. Diantaranya, DPR dan pemerintah. Upaya ini untuk menghindarkan Indonesia masuk dalam fase “demokrasi seolah-olah, demokrasi tigaperempat atau demokrasi benjol”.
Pilkada serentak yang digelar tiga hari lagi, bukan sekadar rutinitas melahirkan para pemimpin baru, tapi juga harus menjadi stimulan serta vitamin yang menumbuhkan dan menyuburkan sistem politik yang sehat, beradab dan menyejahterakan rakyat. Sistem yang bisa membuat Indonesia segera naik kelas.
Dengan demikian, dari pemilu ke pemilu, bangsa ini tak lagi berkutat hanya pada isu-isu hoaks, money politics puluhan atau ratusan ribu rupiah serta bagi-bagi sembako.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 8, edisi Minggu, 24 November 2024 dengan judul "“Vitamin Pilkada”, Bukan Rutinitas"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.