Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Bisakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali kuat dan memenuhi harapan publik? Bisakah KPK berperan mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen?
Melihat paparan para calon pimpinan yang sedang diuji di DPR, rasa-rasanya harapan itu masih ada. Mereka menyampaikan makalah yang luar biasa. Semuanya hebat-hebat.
Apakah kehebatan ini nantinya bisa mencerminkan integritas dan keberanian mereka saat menjadi pimpinan KPK? Nah, itu masalahnya. Harapan kita, mereka bisa.
Namun, bangsa ini juga pernah punya pengalaman saat Firli Bahuri cs diuji atau di fit and proper test di DPR, lima tahun lalu. Apa yang mereka sampaikan juga hebat-hebat. Ide-idenya bagus dan berani.
Sayangnya, kehebatan itu tak tercermin saat mereka menjadi pimpinan KPK. Beberapa anggota justru terlibat pelanggaran etik. Bahkan, Rutan KPK menjadi tempat praktik pungli. Ketua KPK Firli Bahuri justru menjadi tersangka kasus korupsi.
KPK kemudian menjadi noktah kerdil dalam belantara sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bahkan dianggap sudah berada di titik nadir.
Karena itu, KPK perlu diperkuat dan direformasi. Siapa yang melakukannya? DPR? tampaknya butuh perjuangan berat.
Pimpinan KPK? Itu masih mungkin. Harapan besar ada di tangan pemerintah, yang diharapkan bisa menciptakan ekosistem yang sehat, kuat, koordinatif dan berkelanjutan.
Kita meyakini, itu bisa dilakukan. Pertama, karena Presiden Prabowo memiliki “DNA” pemberantasan korupsi dari bapaknya, Soemitro Djojohadikoesoemo.
Puluhan tahun lalu, Soemitro, yang disebut sebagai Begawan ekonomi Indonesia, pernah mengungkap keresahan bahwa anggaran pembangunan di Indonesia mengalami kebocoran sampai 30 persen. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga mengungkapkan kembali adanya kebocoran tersebut.
Baca juga : Bansos Dan Abnormalitas Cile
Karena itu, dalam asta cita, delapan misi yang diusung Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misinya yakni memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Berbicara di hadapan para pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat, Senin (11/11) lalu, Presiden Prabowo kembali mempertegas komitmen tersebut.
“Pak Prabowo menyampaikan, tidak ada toleransi sama sekali terhadap korupsi. Disampaikan juga bahwa korupsi adalah cancer. Itu message yang sangat-sangat clear dan strong,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, mengutip Presiden.
Kita menunggu implementasinya di lapangan. Bukan hanya dengan memperkuat KPK, tapi juga lembaga hukum lainnya dalam dalam derap langkah yang terkoordinir. Dalam ekosistem yang sehat, kuat serta menyeluruh.
Kita berharap ini bisa terlaksana segera dengan terobosan konkret, kuat dan tidak biasa-biasa saja. Karena, salah satu kunci mewujudkan pertumbuhan ekonomi delapan persen seperti yang diharapkan pemerintahan Prabowo, yakni dengan menutup kebocoran atau mengikis korupsi.
Baca juga : Menunggu Yang Di Atas Rata-rata
Mewujudkan KPK yang kuat, yang saat ini sedang mencari pimpinan baru, merupakan salah satu upaya untuk menciptakan mesin pemberantas korupsi yang akan menutup kebocoran itu.
Kita berharap, semangat dan tekad Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi bisa mewarnai dan menjadi roh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di Indonesia. Sehingga, para investor bisa mempercayai Indonesia.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi delapan persen, bukanlah kemustahilan. Bahkan, dengan pertumbuhan 7 atau 7,5 persen saja sudah bagus.
Kita tunggu komitmen itu berjalan konkret di lapangan. Sampai ke desa-desa. Di seluruh Indonesia. Dari pungli sampai korupsi ratusan triliun. Tanpa pandang bulu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
