Sebelumnya
Banyak wakil rakyat yang kemudian tersangkut kasus korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Para wakil rakyat menduduki juara ketiga. Juara pertama dan keduanya ditempati kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus).
Beberapa survei juga menyebutkan; DPR, Parpol dan Polri kerap menempati papan atas klasemen daftar lembaga yang paling tidak-dipercayai rakyat.
Baca juga : Mengendalikan Kol Gepeng Cs
Karena itu, wajar kalau muncul banyak kritikan terhadap DPR yang sekarang ingin memperluas kekuasaan dan kewenangannya.
Memang, terkadang rakyat gregetan melihat beberapa lembaga yang pimpinannya dipilih DPR bertindak “semau gue”. Seolah tidak terkontrol. Sehingga wajar kalau ada desakan supaya pejabat tersebut dicopot.
Baca juga : Tancap Gas Setelah “Belanja Masalah”
Tapi, apakah layak dan strategis (rekomendasi) pencopotan tersebut dilegalisasi dan diserahkan ke lembaga politik seperti DPR?
Atau, jangan-jangan rakyat yang terlalu curiga dan terlampau tidak percaya terhadap DPR? Atau, justru kekhawatiran rakyat sangat beralasan?
Baca juga : Ramuan Isu-isu Heboh
Hati-hati dengan kekuasaan dan kewenangan yang terlalu besar. Bisa kebablasan. Apalagi dijalankan sambil menggendong banyak kepentingan. Imbas serta urusannya bisa panjang karena menentukan arah serta wajah bangsa dan negara.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 8, edisi Minggu, 9 Februari 2025 dengan judul "Euforia Yang Kebablasan?"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.