RM.id Rakyat Merdeka - Jangan flexing di media sosial. Begitu anjuran banyak lembaga pemerintahan kepada para pejabatnya. Ini anjuran bijak. Tapi bisa mengandung paradoks. Bisa multitafsir. Misalnya, “boleh hidup bermewah-mewah, tapi jangan pajang di Instagram”.
Ini menggambarkan, di era digital, citra menjadi daya tarik nomor satu. Sementara sikap dan perilaku korup misalnya, menjadi “nomor sekian. Bisa “dimaklumi”. Ini seperti meletakkan kaos kaki yang tidak pernah dicuci di bawah karpet mahal.
Fenomena ini sudah menjalar ke masyarakat. Ketika ada yang mengambil jam tangan mewah di rumah seorang pejabat saat terjadi aksi penjarahan akhir Agustus lalu misalnya, ada juga yang “menyayangkannya”.
Kenapa harus dipamerin. Difoto-foto segala. Kalau dia diam-diam saja, pasti aman. Kaya raya dia,” begitu komentar publik. Jam tangan berharga belasan miliar rupiah itu akhirnya dikembalikan. Ini pilihan yang sangat bijak. Dia tidak terbebani. Aman.
Baca juga : “Merayakan” Korupsi
Sayangnya, saat ini, banyak pejabat yang merasa tidak terbebani. Bahkan korupsi triliunan seolah jadi budaya dan banal, karena “pejabat lain juga melakukannya”.
Kalau pun ada yang tertangkap atau terjaring OTT KPK, ada yang berkomentar “dia hanya ketiban sial”. Atau, ada juga yang berseloroh, “dia ketangkap karena hanya menguasai penjumlahan dan penambahan, tapi tidak pintar soal pembagian”.
Di situ terlihat ada sikap permissive terhadap perilaku korup. Tersembunyi prinsip “asalkan jangan pamer di medsos”. Fenomena ini sangat memprihatinkan.
Sesungguhnya, yang perlu diseriusi adalah memperbaiki perilaku, tata ke lola, pengawasan dan keteladanan. Juga penegakan hukum yang tegas dan adil. Serta ada pertanggungjawaban dan transparansi atas anggaran negara.
Karena, dari fakta persidangan kasus korupsi, ada yang menggunakan uangnya untuk membeli banyak tas mewah. Atau, membeli mobil mewah serta berlibur ke luar negeri (padahal dia tidak flexing).
Jadi, yang penting akar masalahnya. Substansinya. Bukan sekadar ranting atau dahan yang terlihat saja. Kalau pejabat kita hanya dilarang flexing tetapi tetap menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dan mengabaikan tugasnya untuk melayani rakyat, maka yang tercipta hanya perubahan fasad. Seperti rumah tua yang baru dicat ulang. Tampak indah di luar, tapi di dalam nya tetap rapuh dan kumuh.
Dari sini, kita sebagai rakyat sebaik nya mulai belajar serius: jangan tergiur oleh citra. Jangan cepat puas oleh pe nampilan pejabat di depan publik, padahal sesungguhnya miskin substansi.
Dalam pembuatan kebijakan atau UU misalnya, jangan cepat merasa “dihargai” oleh kalimat “ini semua demi rakyat”. Sisakan sedikit kekhawatiran. Karena, bisa jadi, realitanya justru sebaliknya.
Baca juga : “Memplester Luka Dalam”
Saat ini, kita membutuhkan pejabat yang lebih baik, berintegritas, berkemampuan, substantif, serta lebih menyelami hati dan perasaan rakyat. Bukan yang lebih pandai berpose di depan kamera.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.