Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Apakah gelar “sultan” hanya ada di Kemnaker? Ataukah hampir semua lembaga memiliki “sultan”? Dalam rantai birokrasi, di mana dan seberapa strategis posisi mereka?
Istilah “sultan” mencuat pekan kemarin setelah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer ditangkap KPK.
Sultan yang dimaksud adalah IBM, seorang ASN. Jabatannya, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 di Kemnaker.
Dia disebut “Sultan Kemnaker” karena memegang dana yang sangat besar, jauh di atas kapasitas jabatannya. Sejak 2019, “sultan” diduga mengantongi sekitar Rp 69 miliar dari dugaan praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3.
Sultan sering memberikan bantuan kepada Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Noel pernah meminta bantuan dana untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Sultan menyanggupinya. Dana Rp 3 miliar, cair.
Noel juga pernah memberikan kode dalam bahasa yang halus bahwa dia tertarik dengan motor gede. “Sultan” juga menyanggupinya. Motor Ducati berharga ratusan juta rupiah dikirim ke rumah anak Noel.
Baca juga : Mengapa Terlena Dan Masih Nekat?
Apakah sultan seperti ini ada di semua lembaga sehingga kita bisa memunculkan istilah “Sultan Birokrasi”? Entahlah.
Yang pasti, budaya birokrasi yang melahirkan kasus-kasus korupsi yang sudah membuat Presiden Prabowo sangat geram, harus ditangani secara serius dan menyeluruh. Secara sistemik dan berkesinambungan. Termasuk budaya yang melahirkan “sultan-sultan”, kalau memang ada.
Karena, dalam sistem yang tidak sehat, seperti kata Mahfud MD, “malaikat pun bisa jadi iblis jika masuk di sistem pemerintahan”.
Dalam banyak kasus, terlepas dari motif pencitraan atau memang tulus murni, mereka yang terjerat korupsi seringkali dikenal sangat anti korupsi. Bahkan, ada yang mendukung hukuman mati untuk para koruptor.
Namun, ketika dia masuk, rupanya sudah ada “budaya” yang berkembang di dalam lembaga tersebut. Dia bisa terbawa arus di tengah semilir angin sepoi-sepoi basah.
Dia bisa bertemu “sultan” yang melayaninya dengan sangat baik. Namun, justru “budaya birokrasi” yang nyaman itulah yang bisa menjerumuskannya. Sadar atau tidak.
Baca juga : Kejujuran Yang Ironik
Di sinilah pentingnya reformasi struktural yang serius. Mulai dari perekrutan pejabat hingga memperkuat sistem pengawasan internal. Termasuk mengawasi “sultan”.
Sejauh ini, misalnya ada kebiasaan menggunakan pejabat lama yang “sudah sangat faham permainan (namun terkadang bisa menjerumuskan)”.
Sesungguhnya, masih banyak pejabat yang sangat mampu dan berintegritas di banyak lembaga. Mereka bukan “sultan”.
Di sini, peran seorang menteri atau wamen dalam memilih dan mengatur organisasinya, sangatlah penting. Memilih “sultan” atau “bukan sultan”.
Presiden tentu membutuhkan seorang menteri atau wamen yang juga berperan sebagai pemberantas korupsi, pencipta birokrasi yang sehat serta pemerintahan yang bersih.
Di sinilah pentingnya reformasi struktural di sekitar pejabat atau di level pelaksana. Kalau selama ini yang sering menjadi isu hanya reshuffle kabinet, maka “reshuffle birokrasi” juga sangat strategis.
Baca juga : Mengikis Serakahnomics
Ini penting, karena seorang pejabat bisa saja terseret dan tergoda bukan karena “sifat aslinya”, namun karena terjebak dalam sistem dan budaya birokrasi.
“Merasa terjebak” tidak bisa membantunya ketika terjerat korupsi. Di persidangan, dia tidak bisa berdalih, “budaya dan sistemnya sudah seperti itu jauh sebelum saya masuk”.
Di sinilah pentingnya mencari seorang menteri atau wamen yang merangkap sebagai “panglima anti korupsi”. Sehingga dia bisa mengatur dan mengendalikan “sultan”. Bukan sebaliknya. Bukan pula yang merasa terjebak.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
