Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - “Sulit mendapatkan uang halal ketika menjadi politikus atau anggota DPR”.
Pernyataan itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. Sekarang dia menjabat Wakil Ketua Komisi II. Ini periode keduanya menjadi anggota Dewan.
Sebelumnya, selama sepuluh tahun, dari 2010, Zul menjadi Tenaga Ahli Fraksi Golkar di DPR. Sebagai orang lama, dia sangat tahu DPR. Luar dalam.
Karena itu, pernyataan dari “orang dalam” ini sangat menarik. Pengakuan ini juga menggambarkan potret kejujuran yang ironik dan menyedihkan. Apalagi kalau tanpa solusi dan upaya perbaikan.
Baca juga : Mengikis Serakahnomics
Pernyataan ini juga membuka wajah sistem yang buruk dan tidak sehat. Sistem yang tampaknya sudah “tahu sama tahu” tapi tidak jelas jalan keluarnya. Akibatnya, kondisi ini terus tumbuh menjadi “kewajaran” yang kronis dan akut.
Pertanyaannya: dalam ekosistem seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari wakil rakyat ketika mengambil keputusan penting menyangkut hajat hidup orang banyak?
Pertanyaan serta alarm ini sepertinya sudah berbunyi nyaring. Dan sangat lama. Survei-survei serta aksi unjuk rasa rakyat, menjadi buktinya.
Hari-hari ini, dalam pusaran kasus-kasus besar di KPK maupun di Kejaksaan, beberapa nama anggota DPR, juga ikut terseret. Belum lagi, kasus-kasus sebelumnya. Sudah ratusan wakil rakyat yang terjerat kasus hukum. Di pusat maupun daerah.
Baca juga : Hilangnya Keterkejutan
Ini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang salah dan serius dalam kultur kerja di parlemen. Kultur yang sudah sistemik. Kultur sering kali terlepas dari realitas rakyat yang sedang tidak baik-baik saja seperti seorang anak di Sukabumi yang meninggal akibat cacingan akut.
Fenomena ini bisa berimplikasi serius, yakni makin merosotnya ketidakpercayaan rakyat. Selain itu, apatisme politik, juga akan berkembang.
Rakyat akan berpikir, “kalau anggota DPR saja sulit mendapatkan uang halal di lembaga terhormat, lalu buat apa memilih mereka. Untuk apa mereka mewakili rakyat? Bukankah mereka bisa membebani rakyat?”.
Ketidakpercayaan yang terakumulasi dan menebal seharusnya menjadi alarm atau bahkan tamparan keras bagi wakil rakyat. Hindari, jangan sampai eskalasi ketidakpercayaan berubah menjadi kemarahan.
Baca juga : Pandito Dan Anak Muda
Kemuliaan serta gaji dan tunjangan lebih dari Rp 100 juta per bulan, seharusnya memacu DPR untuk menjaga marwah dan integritas. Jangan dijadikan seolah-olah “bisnis pribadi” demi meraup untung.
Jika tidak ada reformasi struktural dan kultural di tubuh parlemen, maka pengakuan jujur “sulit mencari uang halal di DPR” hanya akan menjadi bentuk “pengakuan dosa” semata. Sebatas itu.
Seharusnya, kejujuran itu segera menggelorakan semangat perbaikan dan perubahan. Segera melahirkan upaya dan gebrakan konkret untuk memperbaiki ekosistem yang tidak sehat ini.
Sehingga, ke depan, akan ada pengakuan jujur yang ikonik, mungkin dari Zulfikar: sulit mencari uang haram di DPR. Karena, uangnya halal semua. Dan, rakyat mempercayainya. Seratus persen.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
