RM.id Rakyat Merdeka - Di negeri ini, rapat adalah keyakinan politik. Ketika ada masalah, solusinya rapat. Ketika solusi tak berhasil, resepnya rapat lagi. Ruang-ruang pertemuan pemerintah menjadi katedral birokrasi: layar proyektor menyala, notulen dicatat, jargon dilempar, foto dipublikasikan — seakan keputusan telah lahir, padahal yang terjadi hanya repetisi niat tanpa pelaksanaan. Negara terasa hadir di ruang rapat, tetapi menghilang ketika rakyat mencari pertolongan.
Kita mulai akrab dengan pola ini: problem sosial memuncak, kementerian mengundang rapat koordinasi; krisis pangan, rapat lintas sektoral; layanan publik kacau, rapat evaluasi; kemiskinan naik, rapat kerja dengan DPR. Seluruh energi politik tampaknya tercurah pada pertemuan-pertemuan yang tidak pernah benar-benar sampai ke lapangan. Seolah-olah kebenaran kebijakan ditemukan di meja rapat, bukan di wajah warga yang menunggu keadilan.
Dalam Seeing Like a State, James C. Scott menulis bahwa negara modern sering justru memperumit hidup warganya ketika ia lebih sibuk merapikan kertas di kantor daripada memahami kenyataan di luar gedung. Keputusan yang rapi secara administratif belum tentu bijaksana secara moral. Yang terdengar elegan di ruang rapat sering gagal saat menyentuh tanah, karena kehidupan nyata tidak tunduk pada PowerPoint.
Rakyat mulai hafal ritme itu. Ketika ada rapat besar, biasanya rakyat hanya melihat foto, bukan perubahan. Saat pejabat turun ke daerah setelah rapat, hasilnya seremoni, bukan reformasi. Yang dibutuhkan warga bukan rakor, tetapi air bersih yang mengalir; bukan forum evaluasi, tetapi layanan kesehatan yang cepat; bukan rapat maraton, tetapi kebijakan yang memberi kepastian makan esok hari. Negara tidak bisa bersembunyi di balik meja selamanya.
Baca juga : Kursi dan Kesadaran
Apakah kita anti rapat? Tentu tidak. Rapat diperlukan. Yang menjadi masalah adalah ketika rapat menggantikan tindakan. Ketika diskusi menggantikan keputusan. Ketika pengarahan menggantikan penyelesaian. Di titik itu, negara berubah menjadi institusi retorika, bukan pelayan rakyat. Rapat menjadi ritual kekuasaan, bukan mesin penyelesaian masalah.
Sudah waktunya negara berpindah dari meja rapat ke lapangan. Menteri yang melihat sendiri antrean pasien akan berpikir berbeda. Dirjen yang mendengar keluhan langsung pedagang kaki lima akan membuat kebijakan yang berbeda. DPR yang duduk bersama nelayan sebelum mengesahkan anggaran akan menyusun prioritas yang berbeda. Kebijakan baru lahir bukan dari ruang kedap suara, tetapi dari percakapan yang jujur dengan warga.
Baca juga : Bangsa Yang Berjiwa
Jika kita ingin negara yang kuat, jangan perkuat ruang rapat — perkuat ruang hidup rakyat. Keputusan yang paling baik lahir bukan dari papan proyektor, melainkan dari nurani yang tersentuh oleh realitas sosial. Sebab tugas kekuasaan bukan terlihat sedang bekerja, tetapi membuat hidup warga terasa lebih baik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.