Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Bangsa ini tidak kekurangan aturan, tetapi kekurangan sikap. Di setiap kantor pelayanan publik, papan peringatan bertuliskan “Kami Melayani dengan Tulus” terpampang megah. Namun di balik meja, sering kali yang terjadi justru sebaliknya: senyum di depan, pungli di belakang. Etika, yang seharusnya menjadi ruh birokrasi, perlahan berubah menjadi formalitas. Pelayanan publik pun kehilangan rasa kemanusiaannya.
Max Weber, dalam karya klasiknya Politics as a Vocation (1919), menyebut bahwa etika dalam pelayanan publik harus berdiri di antara dua kutub: “etika keyakinan” (conviction) dan “etika tanggung jawab” (responsibility). Artinya, pejabat publik bukan hanya harus bertindak sesuai aturan, tetapi juga menyadari dampak moral dari setiap keputusan dan tindakan. Namun dalam praktiknya, banyak birokrat kita terjebak dalam ruang abu-abu: mereka menjalankan prosedur, tapi melupakan nurani.
Baca juga : Ekonomi Tanpa Jiwa
Ruang pelayanan hari ini terlalu sering terasa seperti tembok, bukan jembatan. Warga yang datang dengan harapan, pulang dengan kekecewaan. Mereka bukan menuntut istimewa, hanya ingin diperlakukan manusiawi. Tapi sistem yang dingin dan aparat yang jumawa membuat negara terasa jauh, bahkan ketika kantornya ada di ujung gang. Seakan kursi pelayanan publik bukan tempat pengabdian, tapi singgasana kekuasaan kecil yang menuntut upeti.
Pungli bukan hanya urusan uang, tapi urusan martabat. Setiap amplop yang berpindah tangan adalah bentuk kecil dari korupsi moral: melecehkan kepercayaan publik dan menistakan jabatan sebagai amanah. Dan yang lebih menyedihkan, banyak yang melakukannya tanpa rasa bersalah. Bukan karena jahat, tapi karena sudah terbiasa. Di sinilah bahaya birokrasi tanpa etika: ia menciptakan kebobrokan yang dianggap kewajaran.
Baca juga : Upah untuk Martabat
Weber mengingatkan, politik dan pelayanan publik menuntut panggilan batin (beruf), bukan sekadar profesi. Etika birokrasi tidak bisa diatur hanya dengan peraturan, tapi harus tumbuh dari kesadaran bahwa setiap tanda tangan adalah janji kepada rakyat. Tanpa kesadaran itu, meja pelayanan publik berubah menjadi meja transaksi, dan rakyat menjadi pelanggan yang harus membayar untuk haknya sendiri.
Krisis etika dalam birokrasi adalah krisis jiwa negara. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dijalankan tanpa rasa malu dan pelayanan diberikan tanpa rasa hormat. Padahal, negara hadir bukan untuk disembah, melainkan untuk melayani. Di sinilah ukuran sejati keadaban publik: bukan seberapa banyak peraturan dibuat, tapi seberapa tulus pelayanannya dirasakan rakyat.
Baca juga : Subsidi yang Tersesat
Maka sebelum bicara reformasi struktural, negara harus lebih dulu melakukan reformasi moral. Sebab pelayanan publik sejati tidak membutuhkan seremoni, hanya butuh satu hal sederhana — rasa malu untuk menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Karena di balik meja yang bersih, seharusnya berdiri jiwa yang jujur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
