RM.id Rakyat Merdeka - Ada pertanyaan sederhana namun tak nyaman: mengapa korupsi tak mati-mati padahal sudah diberantas puluhan tahun?
Sangat mungkin, karena bangsa ini menganggap korupsi sebagai musuh utama. Korupsi bukan musuh utama. Kalau salah satu musuh besar, iya.
Lalu apa musuh utamanya? Sistem. Ya, sistem politik dan ekonomi yang membuat korupsi menjadi rasional, masuk akal, menguntungkan, bahkan dianggap sebagai rezeki.
Sistem telah membentuk pola pikir tersebut. Misalnya, biaya politik mahal. Jual beli tiket untuk maju pilkada. Kebijakan parpol, dari urusan remeh temeh sampai perjalanan nasib bangsa, ditentukan segelintir orang.
Baca juga : Salah Hitung, Perang Dunia
Di sektor ekonomi, pola dan sistem nyaris sama. Maka, memerangi korupsi tanpa memperbaiki sistemnya ibarat menyapu lantai sambil membiarkan atapnya bocor.
Sistem itu berjalan tanpa disadari. Sering tak terlihat. Tapi jaringan politik–ekonomi yang saling menopang, bisa dirasakan. Terwujud dalam berbagai “kebijakan tak tertulis” yang dinormalisasi.
Misalnya, pemilu atau pilkada, calonnya dibiayai oleh kelompok tertentu. Tiketnya dijual di loket partai. Kandidat ditentukan dan “dipagari”. Kebijakan kebijakan dikendalikan, bukan karena kebutuhan rakyat, tapi karena kompromi elite. UU kemudian bisa diatur. Hukum pun dilunakkan.
Dalam kondisi seperti ini, korupsi menjadi semacam alat kerja. Pelumas sistem. Para pejabat, juga rakyat, pelan tapi pasti, terbenam dalam sistem itu. Dianggap wajar. Walau pahit.
Baca juga : Tahu Sama Tahu, Game Changer
Ada juga musuh lain yang terlihat halus, tapi berbahaya, yakni pembiaran berjamaah. Bukan karena rakyat tak peduli. Itu lebih karena capek. Lelah, karena kasus-kasus besar menguap. Pelaku utama lolos. Yang diproses sering hanya pion. Dari sini lahirlah sikap masa bodo.
Karena itu, agenda utama Indonesia seharusnya bukan sekadar slogan “berantas korupsi” atau menangkap koruptor.
Yang dibutuhkan adalah perubahan struktural. Pembiayaan politik dibenahi, supaya jabatan tidak menjadi investasi pribadi atau kelompok. Sumbangan ke parpol atau kandidat misalnya, jangan ada lagi dari “hamba Allah”. Harus jelas. Bisa diaudit dan diberi sanksi kalau melanggar.
Internal partai juga perlu direformasi dan didemokratisasi. Memang ada beberapa parpol yang bernuansa modern dan demokratis, tapi, itu saja tidak cukup.
Baca juga : Berani Menutup “Luka” Lama
Transparansi relasi bisnis dan politik, juga harus jelas, agar konflik kepentingan bisa dilacak. Penegakan hukum juga penting. Jangan tebang pilih. Karena, dalam beberapa kasus, tercium ada tebang pilih itu.
Ini memang agenda yang tidak ringan. Tidak popular. Tidak bisa selesai dalam satu hari atau satu bulan. Tapi, tanpa itu, Indonesia hanya akan “mengejar bayangan”. Hanya menyuguhkan penangkapan koruptor. Bisa 2-3 kali sehari. Tetapi tidak membenahi sistem besar yang melahirkannya.
Selama itu diabaikan, kita akan terus bertanya dengan nada heran yang sama: “Kenapa korupsi tak mati-mati, padahal sudah diberantas puluhan tahun?”
Sesungguhnya, jawabannya sudah lama ada. Sudah jelas. Kita hanya terlalu sering menghindarinya. Sudah terlalu lama berstatus “tahu sama tahu”. Ditunda-tunda karena berbagai kepen- tingan. Dari periode ke periode. Selalu begitu. Namun, rakyat selalu punya sesuatu yang berharga: harapan. Juga kesabaran untuk selalu menunggu.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.