BREAKING NEWS
 

Hak yang Menyempit

Reporter & Editor :
BUDI RAHMAN HAKIM
Rabu, 11 Februari 2026 08:21 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketika hak harus antre, martabat ikut menunggu. Di ruang layanan publik, hak dasar sering menyusut menjadi urusan prosedur. Formulir didahulukan, verifikasi dipanjangkan, kuota dipersempit. Efisiensi dipuja, tetapi rasa keadilan tertinggal. Yang terjadi bukan penghematan, melainkan penyempitan hak secara perlahan.

Logika efisiensi kerap dipakai untuk membenarkan pembatasan. “Agar tertib”, “agar tepat sasaran”, “agar cepat”. Kalimat-kalimat ini terdengar masuk akal, sampai warga yang paling membutuhkan justru tersingkir karena tak memenuhi syarat administratif. Hak lalu berubah rupa: bukan lagi jaminan, melainkan hadiah bagi yang lulus seleksi.

Baca juga : Layanan Tak Sabar

Prosedur memang penting. Tanpa itu, layanan bisa kacau. Namun, ketika prosedur menjadi tujuan, hak kehilangan ruhnya. Antrean panjang bukan sekadar persoalan waktu; ia menggerus harga diri. Setiap penundaan tanpa penjelasan menambah jarak antara negara dan warga. Martabat hidup tidak bisa diukur dengan nomor antrian.

Adsense

Di lapangan, penyempitan hak sering bersifat sunyi. Tak ada keputusan besar, tak ada pengumuman dramatis. Hanya pengetatan kecil yang berulang: dokumen tambahan, jadwal terbatas, kuota habis. Akumulasi inilah yang membuat hak terasa makin jauh, terutama bagi mereka yang miskin waktu, biaya, dan akses.

Baca juga : Ketika Data Ditolak

T.H. Marshall mengingatkan bahwa kewargaan modern bertumpu pada hak sipil, politik, dan sosial yang saling menopang (Citizenship and Social Class, 1950). Ketika hak sosial dipersempit atas nama efisiensi, kewargaan menjadi timpang. Negara tampak hadir, tetapi tak sepenuhnya menjamin.

Jalan keluarnya bukan meniadakan prosedur, melainkan menata ulang orientasi. Hak harus menjadi titik awal desain layanan, bukan hasil akhir setelah saringan. Ukur efisiensi dari seberapa banyak martabat terjaga, bukan dari seberapa cepat berkas ditutup. Berikan pengecualian yang adil, diskresi yang akuntabel, dan penjelasan yang manusiawi.

Baca juga : Kebijakan Bertemu Rakyat

Hak yang menyempit adalah alarm. Ia menandakan negara terlalu sibuk merapikan sistem, lupa merawat manusia. Jika hak kembali ditempatkan sebagai jantung kebijakan, antrean tak lagi terasa sebagai penantian yang merendahkan, melainkan proses yang adil. Tanpa itu, efisiensi hanya akan mempercepat hilangnya martabat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense