RM.id Rakyat Merdeka - Di banyak daerah di Indonesia, pemilu sering dipahami sebagai pesta demokrasi. Sesungguhnya, di balik panggung pesta itu, ada juga realitas lain yang lebih menentukan.
Apa itu? Selain memilih pemimpin, pemilu juga memilih siapa yang mengelola aliran rente ekonomi daerah selama lima tahun.
Itulah sebabnya kasus demi kasus korupsi kepala daerah terus muncul.
Bahkan di bulan Ramadan ini, ada tiga kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi; Rejang Lebong, Pekalongan dan Cilacap.
Nama berubah. Wajah berganti. Polanya tetap sama. Masalahnya bukan hanya soal etika. Di tingkat lokal, kekuasaan adalah kunci utama menuju gudang sumber daya. Termasuk APBN.
Baca juga : Ingat Perang Di Rumah Sendiri
Ada proyek infrastruktur, izin usaha, pengadaan barang, hingga mutasi jabatan birokrasi. Semua itu dapat menjadi sumber rente.
Dalam sistem seperti ini, siapa yang menang, dia mengatur distribusi proyek. Siapa yang kalah, terpaksa duduk di pojokan, menunggu giliran lima tahun berikutnya.
Kurang lebih seperti arisan. Bedanya, yang dibagikan bukan blender atau rice cooker, melainkan proyek jalan, perizinan, dan paket pengadaan.
Di titik ini muncul paradoks yang sering membingungkan: mengapa banyak kepala daerah muda, tampilannya adem, berpendidikan tinggi, bisa terseret korupsi?
Di sini menariknya. Ketika seseorang masuk ke dalam sistem, maka dia terkepung. Kepala daerah tidak berdiri sendirian. Seringkali dia dikelilingi oleh “penagih utang politik”.
Baca juga : Taruhan Nasib Seratusan Dolar
Ada oknum parpol, tim sukses, sponsor kampanye, pengusaha lokal, dan jaringan birokrasi. Mereka masing-masing memiliki harapan sambil memegang nota tagihan.
Dalam situasi seperti itu, pemimpin muda sekalipun bisa terseret ke dalam logika lama dan pahit: kekuasaan jadi sarana balik modal sekaligus meraup keuntungan.
Di titik ini, korupsi bukan lagi sekadar soal individu. Korupsi menjadi gejala “demokrasi rente daerah”.
Sistem ini melahirkan dua wajah sekaligus: demokrasi lewat kontestasi politik, itu satu. Yang kedua, memilih pemegang kunci “brankas”.
Kalau pemilu masih diperlakukan seperti itu, kita mungkin harus menerima kenyataan pahit: di banyak tempat (tidak semua), demokrasi, apa pun bentuknya, belum sepenuhnya memilih pemimpin.
Baca juga : Generasi Perang Di Simpang Jalan
Karena, kita juga, ibaratnya, sedang memilih “manajer” baru untuk mengelola ladang rente. Kita memilih pemegang kunci brankas. Mestinya, bangsa ini sudah naik kelas. Tidak berkutat dalam “demokrasi ijon”.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 15 Maret 2026 dengan judul "Demokrasi Ijon Di Daerah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.