RM.id Rakyat Merdeka - Apakah selembar sertifikat mampu membungkam godaan suap yang nilainya miliaran bahkan sampai ratusan miliar rupiah?
Pertanyaan ini kita ajukan, karena ada wacana dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “mewajibkan” seluruh aparatur sipil negara lulus pendidikan antikorupsi. Wacana tersebut disampaikan kemarin, Jumat (24/4/26).
Langkah ini patut diapresiasi. Niatnya jelas. Mencegah lebih baik daripada menindak. Di tengah kelelahan publik melihat kasus korupsi yang terus berulang, gagasan ini seperti angin segar. Sederhana. Terukur. Sistematis.
Namun, integritas bukan sekadar pengetahuan. Integritas bukan hafalan definisi gratifikasi atau definisi conflict of interest.
Baca juga : Jeda Perang Dan Pasar Kebayoran
Integritas adalah soal keberanian menolak. Tahan godaan. Integritas adalah konsistensi ketika tidak ada yang melihat.
E-learning memang efisien. Skalanya besar. Target awalnya 5,8 juta ASN seperti disampaikan KPK. Namun, ASN bisa saja “lulus” dan memperoleh sertifikat atau ijazah, tapi tidak dihayati.
Bahkan, syarat kelulusan bisa jadi sekadar memenuhi syarat administratif agar pekerjaan tetap berjalan. Atau, bisa naik pangkat dan jabatan.
Kita sudah sering melihat fenomena ini. Sertifikat menumpuk. Orangnya pintar-pintar. Tapi, “budaya birokrasinya” tidak berubah.
Baca juga : Awas, Perang “Telor Setengah Matang”
Tapi, sekali lagi, pendekatan KPK, tetap perlu diapresiasi. Modul dasar serta ijazah kelulusan bisa menjadi fondasi bersama. Jadi langkah awal yang baik.
Namun, langkah awal tidak boleh berhenti sebagai satu-satunya langkah. Masalah korupsi tidak berdiri sendiri. Ini terkait sistem. Insentif. Pengawasan. Keteladanan. Dan banyak aspek lainnya.
Jika lingkungan kerja masih permisif terhadap pelanggaran kecil, maka pelatihan tahunan tidak akan banyak berarti. Jika kepala dinas atau level tertinggi birokrasi memberi contoh buruk, maka ijazah kelulusan hanya menjadi teks kosong.
Perlu keberanian melangkah lebih jauh. Lebih sistematis. Misalnya, mengintegrasikan pelatihan dengan evaluasi kinerja nyata. Bukan hanya lulus tes, tetapi juga rekam jejak.
Baca juga : Kenapa Tragedi Ini Harus Berulang?
Pelatihan antikorupsi harus bisa menjadi pintu masuk perubahan. Pelatihan ini harus menjadi bagian dari ekosistem integritas yang lebih luas. Bukan sekadar syarat tahunan.
Karena, kita semua tahu, terjadinya korupsi bukan karena orang tidak tahu. Bahkan, orang-orang pintar dengan gelar mentereng, tidak sedikit yang terlibat korupsi.
Lulus pelatihan antikorupsi dan mendapatkan ijazah, penting. Tapi substansi, keteladanan serta gebrakan sistemik yang out of the box, jauh lebih penting.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 26 April 2026 dengan judul "Sertifikat Vs Integritas"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.