RM.id Rakyat Merdeka - Demokrasi memberi kebebasan. Namun kebebasan tidak selalu melahirkan kebijaksanaan. Dalam banyak kasus, yang lahir justru kebisingan.
Hari ini kita hidup di era ketika setiap orang dapat berbicara, berkomentar, memuji, mengkritik, bahkan menghakimi hanya dengan sentuhan jari.
Ruang publik tidak lagi berada di gedung parlemen yang terasa kian “sepi”, atau ruang diskusi kampus. Ruang publik berpindah ke layar ponsel. Media sosial menjadi arena demokrasi baru yang nyaris tanpa batas.
Masalahnya, pertumbuhan kebebasan berbicara tidak selalu diikuti kedewasaan berdemokrasi. Akibatnya, demokrasi digital sering berubah menjadi kompetisi emosi. Yang paling keras dianggap paling benar. Yang paling viral dianggap paling penting. Sementara fakta, data, dan argumentasi sering kalah oleh sensasi.
Baca juga : Piala Dunia Milik Siapa?
Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai momentum politik beberapa tahun terakhir. Perdebatan publik semakin didominasi sentimen identitas dan polarisasi, bukan pertarungan gagasan.
Identitas kelompok dan afi liasi politik menjadi alat mobilisasi yang efektif. Orang tidak lagi bertanya apakah sebuah argumen benar atau salah.
Yang lebih dulu dipertanyakan adalah, “siapa yang mengatakannya? Orang kita atau bukan!?”. Di titik inilah nalar publik mulai mengalami kemunduran.
Laporan Digital 2025 dari We Are Social menunjukkan, masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata lebih dari tujuh jam per hari di internet, dengan sebagian besar waktu digunakan untuk media sosial.
Baca juga : Tikus Tak Lagi Takut Kucing
Di sisi lain, berbagai survei literasi digital menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi masih tertinggal dibanding kecepatan arus informasi yang diterima. Akibatnya, ruang digital menjadi lahan subur bagi disinformasi dan hoaks. Hoaks bahkan telah berkembang menjadi industri politik.
Informasi palsu tidak lagi diproduksi secara sporadis oleh individu. Info palsu tersebut dirancang, dikemas, dan disebarkan secara sistematis untuk membentuk persepsi publik.
Tujuannya bukan mencari kebenaran, melainkan memengaruhi dan memenangi opini. Lebih mengkhawatirkan lagi, publik semakin mudah digiring oleh algoritma. Bukan lagi kebenaran.
Secara prosedural, demokrasi memang berkembang. Pemilu berlangsung rutin. Kebebasan berpendapat terbuka lebar. Namun secara substantif kualitasnya justru menurun. Ruang publik dipenuhi kebisingan yang menutupi percakapan rasional.
Baca juga : Korsel Dan Cermin Senayan
Karena itu, tantangan demokrasi saat ini bukan sekadar menjaga kebebasan. Tantangan yang lebih besar adalah meningkatkan kualitas warga negara. Demokrasi membutuhkan literasi, kemampuan berpikir kritis, etika berdialog, dan kesediaan menerima perbedaan.
Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menghasilkan keramaian tanpa arah. Banyak orang berbicara, tetapi semakin sedikit yang berpikir jernih.
Ketika nalar dikalahkan oleh kebisingan dan algoritma, demokrasi berkualitas perlahan kehilangan arah dan maknanya.
Karena itu, harus ada arus balik sebelum semuanya telanjur dan terlambat. Sebelum semuanya hanya melahirkan kebisingan rutin yang dianggap wajar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.