RM.id Rakyat Merdeka - Ada satu bagian dari pidato Presiden Prabowo tentang RAPBN 2027 yang kelihatannya sederhana tapi penting.
Apa itu? Cara negara membeli barang! Soal pengadaan. Menurut Presiden, selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama secara sendiri-sendiri. Spesifikasinya sama, tetapi harganya bisa berbeda. Karena pembelian dipecah-pecah, daya tawar pemerintah pun melemah.
Pertanyaannya sederhana: mengapa negara yang membeli dalam jumlah sangat besar justru tidak selalu memperoleh harga terbaik? Bukankah pemerintah adalah pembeli terbesar di negeri ini? Jangan-jangan, kalau belanja, lupa nawar.
Kira-kira begini: ada keluarga membeli satu motor listrik. Mereka tentu akan membandingkan harga dari beberapa toko atau dealer sebelum membayar. Kalau membeli sepuluh motor sekaligus, mestinya lebih murah.
Baca juga : Mengetuk Pintu Rumah Sendiri
Tetapi negara memiliki ribuan pembeli yang kadang berjalan sendiri-sendiri. Kementerian membeli sendiri. Lembaga membeli sendiri. Pemerintah daerah membeli sendiri. Padahal uang yang digunakan berasal dari kantong yang sama: uang rakyat.
Presiden menyontohkan pengadaan Layar Pintar Interaktif. Bentuknya TV layar datar. Pemda membelinya secara terpisah dengan harga sekitar Rp 150 juta per unit. Setelah dikonsolidasikan melalui Kementerian, harganya turun menjadi sekitar Rp 26 juta per unit. Itu sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga ke wilayah terpencil.
Di sinilah urgensinya. Karena, ini menyangkut cara negara mengelola kekuasaan ekonominya.
Presiden memperkirakan konsolidasi pengadaan dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp 360 triliun dari total belanja pengadaan sekitar Rp 1.200 triliun. Dalam setahun, ini penghematan yang luar biasa. Bisa untuk memperbaiki sekolah, puskesmas dan infrastruktur dasar.
Baca juga : Bukan Bangsa Pemadam
Tetapi di sini perlu ekstra hati-hati. Pengadaan yang lebih terpusat harus tetap transparan, kompetitif, dan tidak menciptakan monopoli baru. Jangan sampai upaya memotong pemborosan justru memindahkan kekuasaan ekonomi ke segelintir pemasok. Hanya pindah kantong saja. Dari kantong kanan ke kantong kiri.
Karena itu, negara harus menjadi pembeli yang cerdas, sekaligus pembeli yang terbuka serta dapat diawasi.
Sebab, disiplin fiskal, seperti dikatakan Presiden, tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin keuangan akan diuji ketika uang itu keluar dari kas negara.
Dan pada saat itulah setiap rupiah harus mampu menjawab satu pertanyaan: Siapakah yang mendapat manfaat? Seberapa besar rakyat memperoleh bagiannya? Apakah ada yang bocor?
Baca juga : Kursi Itu, Bukan Hadiah
Jangan sampai, belanja besar, tapi lupa nawar sehingga harus dibayar lebih mahal. Rp 360 triliun lho! Uang itu ada tuannya: rakyat. Dan, bukan uang receh!
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.