RM.id Rakyat Merdeka - Bantuan sosial kembali menjadi wajah paling ramah dari negara. Ada uang, beras, kartu, data, aplikasi, pendamping, dan janji bahwa yang miskin tidak akan ditinggalkan. Tetapi setiap kali negara membawa bantuan, pertanyaan lama ikut datang: apakah bantuan itu benar sampai kepada yang berhak?
Di situlah ironi bansos bekerja. Ia sering tampak sebagai kasih negara. Tetapi jika datanya kabur, ia bisa berubah menjadi kasih sayang politik. Yang layak menerima bisa terlewat. Yang sudah mampu bisa tetap masuk daftar. Yang dekat aparat desa bisa lebih cepat terdengar. Yang benar-benar miskin kadang justru kalah oleh administrasi.
Baca juga : Elite Jangan Piknik
Bagi rakyat kecil, bansos bukan sekadar program. Ia bisa menjadi beras minggu ini, obat bulan ini, ongkos sekolah anak, atau napas pendek sebelum pekerjaan datang. Maka ketika bansos salah sasaran, yang hilang bukan hanya efisiensi anggaran. Yang hilang adalah rasa adil. Orang miskin tidak hanya terluka karena tidak mendapat bantuan. Ia juga terluka karena merasa tidak terlihat oleh negara.
Tania Murray Li dalam The Will to Improve menunjukkan bahwa kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat sering datang bersama cara negara menyederhanakan persoalan. Kemiskinan diterjemahkan menjadi kategori, indikator, formulir, desil, dan daftar penerima. Itu perlu. Tetapi manusia miskin tidak boleh habis di dalam tabel. Mereka punya cerita, jaringan sosial, pekerjaan rentan, utang, sakit, malu, dan daya tahan yang tidak selalu terbaca oleh mesin administrasi.
Baca juga : Merdeka Jangan Palsu
Titik buta kekuasaan adalah mengira data selalu netral. Tidak. Data bisa salah, tertinggal, bias, dipermainkan, atau dipakai sebagai pagar politik. Data yang buruk membuat orang miskin hilang secara administratif. Data yang dikendalikan elite lokal membuat bansos berubah menjadi alat loyalitas. Data yang tidak bisa dikoreksi membuat rakyat terjebak: miskin dalam hidup, tetapi tidak miskin dalam sistem.
Karena itu, bansos harus dijaga dari dua penyakit: kabur secara data dan kabur secara politik. Pemutakhiran penerima harus rutin. Mekanisme sanggah harus mudah. Desa dan kelurahan harus diawasi. Pendamping sosial harus dilindungi dari tekanan politik. Penyaluran harus transparan. Nama penerima boleh diverifikasi publik dengan tetap menjaga martabat. Bantuan sosial harus menjadi hak warga rentan, bukan hadiah dari penguasa.
Baca juga : Pidato Belum Pangan
Bansos yang baik tidak membuat rakyat berutang budi kepada politisi. Ia membuat negara membayar utang konstitusionalnya kepada warga miskin. Jangan biarkan bantuan sosial berubah menjadi kabut: terlihat peduli dari jauh, tetapi membingungkan ketika didekati. Negara boleh memberi bantuan. Tetapi jangan sampai orang miskin harus mencari-cari dirinya sendiri di dalam data yang kabur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.