RM.id Rakyat Merdeka - Republik ini tidak pernah kekurangan bahasa moral. Pejabat berbicara tentang amanah. Pemimpin menyerukan kejujuran. Pidato kenegaraan dipenuhi ajakan menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan mengutamakan rakyat. Semua terdengar mulia. Tetapi kepercayaan publik tidak tumbuh hanya karena kata-kata baik semakin sering diucapkan. Survei Poltracking pada Agustus mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sebesar 63,2 persen, sementara kepuasan atas kinerjanya 55,1 persen. Angka itu bukan vonis atas seluruh pemerintahan. Namun ia mengingatkan bahwa rakyat dapat tetap berharap kepada negara sambil mempertanyakan hasil kerjanya. Di antara harapan dan kenyataan itulah iman publik diuji.
Ada paradoks dalam politik yang gemar menggunakan simbol kesalehan. Semakin tinggi bahasa moral yang dipakai, semakin besar pula tuntutan keteladanan yang harus dipenuhi. Pejabat yang menyerukan hidup sederhana akan diperiksa gaya hidupnya. Pemimpin yang menjanjikan transparansi akan ditagih keterbukaan informasinya. Pemerintah yang berbicara tentang keadilan akan dinilai dari caranya memperlakukan warga yang lemah maupun yang berbeda pendapat. Bahasa moral memang dapat menggerakkan solidaritas. Tetapi ketika tidak disertai tindakan yang konsisten, ia berubah menjadi sumber kekecewaan. Rakyat tidak selalu menuntut pemimpin sempurna. Mereka hanya ingin ucapan dan tindakan tidak hidup di dua republik yang berbeda.
Baca juga : Santri Jangan Pajangan
Kepercayaan publik bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Warga membayar pajak karena percaya uangnya akan digunakan untuk kepentingan bersama. Mereka menaati aturan karena berharap hukum berlaku setara. Orang tua menyerahkan pendidikan anak kepada lembaga negara karena meyakini masa depannya dijaga. Ketika keyakinan itu terganggu, biaya sosialnya tidak kecil. Setiap kebijakan dicurigai. Setiap penjelasan dianggap pencitraan. Bahkan program yang bermanfaat pun dapat menghadapi keraguan. Negara akhirnya harus mengeluarkan semakin banyak energi untuk meyakinkan rakyat tentang sesuatu yang semestinya dapat dibuktikan melalui tindakan.
Robert N. Bellah dalam esainya “Civil Religion in America” menjelaskan adanya dimensi moral bersama dalam kehidupan kebangsaan yang tidak identik dengan agama resmi ataupun kepentingan suatu kelompok keagamaan. Melalui konsep civil religion, ia menunjukkan bagaimana simbol, ingatan sejarah, dan cita-cita luhur dapat memberi makna etis kepada kehidupan politik. Namun nilai-nilai tersebut juga harus menjadi ukuran untuk mengkritik negara ketika menyimpang dari prinsip yang diakuinya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila, konstitusi, dan cita-cita keadilan sosial dapat dibaca sebagai komitmen moral bersama. Nilainya terletak bukan pada seberapa sering disebut dalam pidato, melainkan pada keberanian menjadikannya batas bagi penggunaan kekuasaan.
Baca juga : Kuasa Harus Berbekas
Kerusakan kepercayaan sering bermula dari perkara yang dianggap kecil oleh penguasa. Informasi yang ditutup tanpa alasan memadai. Kesalahan kebijakan yang tidak diakui. Janji yang berganti penjelasan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Kritik yang dijawab dengan kecurigaan terhadap pengkritiknya. Masing-masing mungkin tampak sebagai persoalan komunikasi. Namun jika berulang, semuanya membentuk kesan bahwa negara lebih berkepentingan mempertahankan citra daripada menjelaskan kenyataan. Di sisi lain, kritik juga perlu bertumpu pada fakta agar pengawasan publik tidak berubah menjadi penyebaran prasangka. Kepercayaan yang sehat membutuhkan pemerintah yang terbuka dan masyarakat yang mampu memeriksa informasi secara bertanggung jawab.
Memulihkan iman publik tidak membutuhkan lebih banyak slogan kesalehan. Yang diperlukan adalah kebiasaan kelembagaan yang dapat diuji: menyampaikan data secara jujur, menjelaskan alasan kebijakan, mengakui kesalahan, memperbaiki pelayanan, serta memastikan hukum tidak tunduk kepada kedekatan politik. Pengawasan parlemen, pers yang bebas, lembaga pemeriksa, dan partisipasi warga bukan ancaman bagi kewibawaan negara. Justru melalui mekanisme itulah kekuasaan memperoleh kesempatan untuk mengoreksi diri. Pemerintah tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Tetapi ia berkewajiban memberi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika kebijakannya menimbulkan beban bagi masyarakat.
Iman publik bukan keyakinan bahwa pemimpin tidak mungkin salah. Ia adalah kepercayaan bahwa ketika kesalahan terjadi, negara memiliki kejujuran dan mekanisme untuk memperbaikinya. Republik yang sehat tidak menuntut rakyat percaya tanpa bertanya. Ia membangun alasan agar rakyat dapat percaya tanpa harus menutup mata. Kesalehan politik akhirnya tidak diukur dari banyaknya doa yang mengiringi pidato, tetapi dari kesetiaan terhadap amanah ketika tidak ada kamera yang merekam. Negara yang rajin memakai bahasa moral harus lebih takut berbohong daripada dikritik. Sebab kepercayaan tidak runtuh karena rakyat bertanya, melainkan ketika kekuasaan berhenti menjawab dengan jujur.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.