RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah bekerja dengan kalender lima tahunan. Anggaran disusun setiap tahun. Target pertumbuhan dihitung per kuartal. Keberhasilan politik sering diukur menjelang pemilu berikutnya. Tetapi sungai yang tercemar tidak pulih mengikuti kalender kabinet. Hutan yang hilang membutuhkan puluhan tahun untuk kembali. Anak yang gagal memperoleh pendidikan bermutu hari ini akan membawa akibatnya sepanjang hidup. Sementara utang yang diputuskan sekarang dapat menjadi kewajiban pembayar pajak pada masa depan. Ada ketimpangan waktu yang jarang dibicarakan dalam politik: mereka yang mengambil keputusan hari ini belum tentu menjadi pihak yang paling lama menanggung akibatnya.
APBN 2027 telah disahkan dengan belanja lebih dari Rp4.100 triliun dan defisit sekitar Rp 671 triliun. Pemerintah menyatakan komitmennya menjaga kesinambungan fiskal sambil mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Pilihan itu memiliki alasan ekonomi. Utang negara tidak otomatis buruk; pembiayaan dapat mempercepat pembangunan ketika manfaatnya melampaui biaya yang ditanggung. Namun setiap rupiah yang dipinjam menghadirkan pertanyaan antargenerasi. Apakah kita sedang membiayai jalan, sekolah, kesehatan, dan produktivitas yang akan dinikmati anak cucu? Atau sekadar membiayai kenyamanan politik hari ini dengan tagihan yang baru jatuh tempo ketika para pengambil keputusannya sudah pensiun?
Persoalan serupa terjadi pada lingkungan dan demografi. Pertumbuhan ekonomi dapat terlihat mengesankan, sementara daya dukung alam perlahan menyusut. Keuntungan eksploitasi sumber daya dinikmati sekarang, tetapi biaya pemulihan ekosistem diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada saat yang sama, Indonesia bergerak menuju masyarakat dengan proporsi penduduk lanjut usia yang semakin besar. Generasi muda harus dipersiapkan menjadi produktif sebelum beban ketergantungan meningkat. Jika pendidikan hanya mengejar angka partisipasi tanpa memperbaiki kemampuan belajar, kita sedang membangun ketimpangan baru. Anak-anak yang hari ini tidak memperoleh kesempatan layak kelak diminta membiayai republik yang gagal mempersiapkan mereka.
Roman Krznaric dalam The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short-Term World mengajak masyarakat keluar dari jebakan short-termism, kecenderungan mengutamakan hasil segera sambil mengabaikan konsekuensi jangka panjang. Ia memperkenalkan gagasan menjadi leluhur yang baik: membuat keputusan dengan mempertimbangkan kehidupan manusia yang belum lahir. Perspektif ini mengubah pertanyaan politik secara mendasar. Bukan hanya apa manfaat kebijakan bagi pemilih hari ini, melainkan apa akibatnya bagi warga yang baru akan lahir dua puluh atau lima puluh tahun mendatang. Mereka belum mempunyai hak suara, belum membayar pajak, bahkan belum memiliki nama. Namun keputusan kita sudah mulai menentukan kualitas hidup mereka.
Demokrasi modern memiliki kelemahan yang perlu diakui. Politisi membutuhkan hasil cepat. Birokrasi mengejar target tahunan. Investor menghitung pengembalian modal. Publik pun sering menuntut perubahan seketika. Semua memiliki alasan yang dapat dipahami. Tetapi ketika seluruh sistem memberi hadiah kepada keberhasilan jangka pendek, kepentingan masa depan mudah tersisih. Menanam pohon tidak seatraktif meresmikan gedung. Memperbaiki mutu guru membutuhkan waktu lebih panjang daripada membagikan perangkat digital. Menjaga kesehatan fiskal tidak selalu menghasilkan tepuk tangan. Politik akhirnya berisiko memilih sesuatu yang mudah dipamerkan daripada sesuatu yang kelak paling dibutuhkan.
Indonesia memerlukan disiplin baru dalam menilai kebijakan: setiap keputusan besar harus menyertakan perhitungan biaya dan manfaat lintas generasi. Proyek infrastruktur perlu diuji dari manfaat ekonomi, dampak ekologis, dan biaya pemeliharaannya. Kebijakan utang harus menjelaskan kemampuan pembayaran serta nilai produktif yang dihasilkan. Perlindungan hutan, air, dan lahan pangan tidak boleh diperlakukan sebagai penghambat pembangunan. Pendidikan, kesehatan anak, riset, dan keterampilan masa depan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pos pengeluaran. DPR juga perlu memperkuat pengawasan atas risiko fiskal dan lingkungan yang melampaui satu periode pemerintahan. Pemerintah boleh berganti, tetapi kewajiban menjaga masa depan harus tetap tinggal.
Baca juga : Santri Jangan Pajangan
Oktober telah memperlihatkan banyak pertanyaan tentang republik: bagaimana anggaran dibelanjakan, pekerjaan diciptakan, kemiskinan dikurangi, birokrasi diperbaiki, dan kekuasaan meninggalkan manfaat. Semuanya bermuara pada satu tanggung jawab yang lebih besar. Kita bukan pemilik terakhir negeri ini. Kita hanya generasi yang kebetulan sedang memegang kunci. Pemerintah bekerja lima tahun. Akibat kebijakannya bisa tinggal lima puluh tahun. Kelak, anak cucu tidak akan bertanya seberapa meriah peresmian proyek atau seberapa tinggi popularitas pemimpinnya. Mereka akan hidup dengan akibat keputusan kita. Jangan gadaikan hari esok untuk membayar tepuk tangan hari ini. Sebab generasi yang belum lahir pun berhak mewarisi negeri yang masih layak dihuni.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.