Lalu Hadrian Irfani: Kami Sepakati Demi Kebaikan Pendidikan

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMN) sebagai pengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini?

Ini belum menjadi kebijakan resmi ya. Karena, masih menunggu kepu­tusan Presiden. Jika sudah resmi, pengawasan yang kami lakukan, lebih ketat.

Anda setuju dengan perubahan ini ya?

Selama untuk kebaikan pendidikan ke depan, kami sepakati.

Apa saja catatan Anda terkait perubahan ini?

Baca juga : Satriwan Salim: Saya Ragu Sistem Ini Tuntaskan Persoalan

Tidak boleh ada kecurangan dan manipulasi data khusus jalur domisili.

Harus lebih baik dari sistem PPDB jalur zonasi ya?

Sistem zonasi yang berganti nama menjadi domisili, harus betul-betul dirancang untuk tidak mengulang kesalahan atau kelemahan dari jalur zonasi.

Ada saran terkait ini?

Petunjuk pelaksanaannya harus jelas, dan pemetaan sebaran siswa dan sekolah juga betul-betul harus ada. Selain itu, peran Pemerintah Daerah harus lebih terarah untuk mensinkronkan data domisili yang benar dan akurat.

Baca juga : Menkomdigi Percepat Transformasi Digital

Di media sosial, netizen menilai, perubahan ini sekadar ganti nama. Sebab, jalur zonasi hampir sama dengan jalur domisili versi SPMB. Tanggapan Anda?

Di sinilah peran Kemdikdasmen agar kebijakan ini tersosialisasi dengan baik kepada pemangku ke­pentingan di daerah dan seluruh ma­syarakat. Harus disampaikan keung­gulan dan kelebihannya dibandingkan dengan sistem zonasi. Kita semua, masyarakat perlu kepastian agar jangan sampai persoalan-persoalan yang muncul di sistem zonasi akan terulang di jalur domisili.

Bagaimana dengan pihak yang pesimis dengan Jalur domisili ini?

Misalnya banyak yang pesimis terkait persoalan-persoalan beberapa waktu lalu dengan Zonasi, ya ini kan belum berjalan. Masyarakat diminta juga untuk memberikan masukan, kami di DPR akan melakukan pengawasan ekstra.

Anda yakin pada tahun 2025, SPMB sudah bisa dilaksanakan?

Baca juga : Beringin Gelar Outbond Demi Solidkan Barisan

Saya optimis bisa dilaksanakan. Paling tidak, awal Februari misal­nya, sudah diumumkan. Kemudian, langsung kita sosialisasi. Kami minta kementerian untuk segera sosialisasi be­gitu keluar peraturan menteri. Langsung sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan, guru, kemu­dian seluruh yang berkepentingan.

Harus kerja cepat ya agar bisa diterapkan pada tahun 2025?

Ya, harus ada langkah cepat sosialisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 2 Februari 2025 dengan judul "PPDB Berubah Jadi SPMB Harus Jamin Pendidikan Merata, Lalu Hadrian Irfani: Kami Sepakati Demi Kebaikan Pendidikan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.