RI Stop Impor, Harga Beras Global Menciut

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah Pemerintah mengutamakan penyerapan beras dari pertanian dalam negeri patut diacungi jempol. Sebab, kebijakan itu akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Selain itu, memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga beras di pasar global.

Untuk mendukung penyerapan hasil panen di dalam ­negeri, Pemerintah memberikan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16,6 triliun kepada Perum Bulog.

Direktur Keuangan Bulog Iryanto Hutagaol mengatakan, pihaknya memang memerlukan pendanaan untuk menjalan­kan penugasan yang diberikan Pemerintah, khususnya dalam melakukan penyerapan gabah setara beras sebesar 3 juta ton pada panen raya pertama tahun ini.

“Tentu Bulog punya modal atau cadangan dana sendiri, tapi kan tidak terlalu besar dan itu perlu perputaran untuk bisnis juga. Makanya, ada pendanaan juga dari bank, kapan pun itu bisa ditarik (dananya), nilainya mencapai Rp 57 triliun,” ujar Iryanto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Meski demikian, bantuan dari Pemerintah seperti pemberian modal melalui APBN juga diperlukan. Sehingga dengan adanya suntikan dana tersebut, diharapkan akan lebih menyehatkan struktur pendanaan Bulog dalam menjalankan operasionalnya.

“Kalau Pemerintah bisa kasih langsung (pendanaan), tentu kami apresiasi. Toh, Bulog juga yang punya negara,” katanya.

Baca juga : Sri Mulyani Pastikan Jatah Bansos Aman

Iryanto menjelaskan, besaran pendanaan yang dibutuhkan ­Bulog, dapat dilihat dari akumulasi sisa stok beras yang dikelola. Yakni sebesar 1,7 juta ton, di­tambah target terbaru 3 juta ton.

Lalu jumlah itu dikalikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dari penggilingan sebesar Rp 12.000 per kilogram (kg).

“Kalau kita hitung harga Rp 12.000 per kilogram, artinya 4,7 juta ton kali Rp 12.000. Kurang lebih Rp 57 triliun harus kami sediakan,” kata dia.

Selama ini dalam proses men­dapatkan pendanaan dari Pemerintah, pihaknya harus melakukan pengadaan lebih dulu, menyimpan stok beras di gudang-gudang, hingga akhirnya menyalurkan beras ke masyarakat sesuai arahan Pemerintah.

Setelah itu, kata dia, Bulog baru mengajukan atau menagih pembayaran atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Termasuk bunga kepada Pemerintah untuk dibayarkan kepada bank.

“Tapi proses (tagih) lancar kok, tidak pernah ada masalah. Pe­merintah selalu siap dan on time ketika melakukan pembayaran. Ini hanya skemanya saja yang berbeda, mau di awal atau di akhir penugasan,” kata­nya.

Baca juga : TNI, BNPB Dan BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca

Menurut Iryanto, langkah Pe­merintah untuk mengutamakan penyerapan beras dalam negeri dibandingkan impor, adalah bentuk komitmen yang patut diacungi jempol.

Apalagi keputusan tidak impor itu pun sempat membuat harga beras di pasar global menciut alias turun. Artinya, kata dia, tidak dipungkiri bahwa Indonesia menjadi pembeli terbesar di Asia Tenggara.

“Begitu kita bilang stop impor, (harga beras) turun. Ada juga (pembeli) Filipina, Malaysia, tapi kecil-kecil (volumenya),” katanya.

Kalau pun pembelian beras di dalam negeri lebih mahal, namun ia memastikan, uang yang dikeluarkan Pemerintah dinikmati oleh petani di negeri sendiri.

“Berarti kita mampu swasem­bada. Bagi sebuah negara itu hal yang penting. Petaninya makmur, maju, bisa produksi sendiri dan ketersediaan pangan aman. Itu lebih besar nilainya, dibanding cost yang dikeluarkan,” katanya.

Terpisah, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono menga­takan, Pemerintah telah meng­ambil keputusan pemberian suntikan modal sebesar Rp 16,6 triliun dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Baca juga : Arsenal Vs Manchester City, Usung Misi Kemenangan

Wahyu menegaskan, suntikan dana itu merupakan investasi Pemerintah.

Karenanya selaku operator, Bulog akan menerima uang itu secara langsung. Namun pihak­nya masih harus menunggu prosedur administratif ihwal penyuntikan dana itu.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang ­Pangan Zulkifli Hasan mem­be­nar­kan, bahwa pendanaan se­besar itu akan digunakan Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025.

Terlebih, Pemerintah telah mencabut aturan rafaksi, se­hingga gabah dengan kondisi apapun wajib dibeli Bulog seharga Rp 6.500 per kilogram.

“Tadi kami bahas panjang mengenai Bulog. Keuangannya sudah tidak ada masalah. Uang Bulog ada Rp 23 triliun. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan. Jadi sudah ada Rp 39 triliun,” beber Zulhas. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.