Dark/Light Mode

Sepanjang Tahun 2025 Ada 11 OTT KPK, Korupsi Masih Terjadi, Perlu Reformasi Sistemik

Zaenur Rohman: Korupsi Ada, Karena Ongkos Politik Tinggi

Senin, 29 Desember 2025 07:15 WIB
Zaenur Rohman, Peneliti Pukat UGM. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id
Zaenur Rohman, Peneliti Pukat UGM. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id

 Sebelumnya 
Maraknya kepala daerah yang kembali terjaring operasi tangkap tangan KPK menjadi sorotan publik. Menurut Anda, apa akar utama persoalan ini?

Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada. High cost politics ini mendorong kepala daerah untuk mencari balik modal setelah terpilih. Karena itu, perlu ada reformasi sistem kepartaian, terutama terkait demokratisasi internal partai dan pendanaan partai politik.

Apa solusi jangka panjang yang bisa dilakukan untuk menekan biaya politik tersebut?

Baca juga : Abdullah: Tanpa Reformasi, OTT Terus Berulang

Solusi jangka panjangnya adalah merevisi undang-undang pemilu dan melakukan redesain sistem pemilihan kepala daerah agar biaya kontestasi jauh lebih murah. Bahkan, saya mengusulkan agar sebagian besar biaya pilkada ditanggung oleh negara. Dengan begitu, kontestan tinggal bertanding secara adil tanpa beban biaya besar.

Selain biaya politik, Anda juga menyoroti lemahnya fungsi APIP di daerah. Di mana letak masalahnya?

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat daerah itu gagal memagari kepala daerah dari perilaku menyimpang. Bukan karena kapasitasnya lemah, tetapi karena secara struktural mereka berada di bawah kepala daerah. Ini membuat fungsi pengawasan menjadi tidak independen.

Baca juga : Kemenko Polkam Kawal Program Prioritas Presiden

Apa yang perlu dilakukan agar fungsi APIP lebih efektif?

Desain kelembagaannya harus diubah. APIP tidak boleh dipilih dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Misalnya, APIP dipilih oleh Pemerintah pusat dan ditempatkan di daerah. Untuk kabupaten/kota, inspektorat bisa bertanggung jawab kepada gubernur, sementara inspektorat provinsi bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. ASI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 29 Desember 2025 dengan judul "Sepanjang Tahun 2025 Ada 11 OTT KPK, Korupsi Masih Terjadi, Perlu Reformasi Sistemik, Zaenur Rohman: Korupsi Ada, Karena Ongkos Politik Tinggi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.