Ahmad Doli Kurnia: Pastinya, Rakyat Tetap Akan Dilibatkan Kok...

 Sebelumnya 
Anda mengusulkan agar pilkada hanya memilih kepala daerahnya saja, wakilnya tidak. Bisa Anda jelaskan?

Memang, saya sendiri mengusulkan agar pilkada hanya untuk memilih kepala daerahnya saja.

Bukan paket, dong?

Iya, bukan paket kepala dan wakil kepala daerah.

Soal sistemnya apakah melalui DPRD atau secara langsung seperti biasanya?

Baik pemilihannya dilakukan di DPRD apalagi kalau ada opsi tetap pemilihan secara langsung.

Baca juga : Bahlil: Stok BBM Dan LPG Lebihi Standar Minimum

Menurut Anda, apakah pemilihan hanya kepala daerahnya saja ini dimasukkan dalam Undang Undang Pemilu?

Saya kira, karena sistem pilkada harus diatur dalam perundang-undangan, maka semua aturan tersebut juga harus diatur di dalam undang undang.

Soal rekomendasi dari Partai Golkar, bagaimana?

DPP Partai Golkar sebelumnya telah membentuk Tim Kajian Politik yang sudah bekerja selama 1,5 tahun dan sudah menghasilkan beberapa opsi rekomendasi terkait sistem pemilu, parpol, termasuk pilkada.

Opsi pilkada, bagaimana?

Untuk pilkada, tim merekomendasikan ada 3 opsi.

Baca juga : Kemenhut Kebut Target Hutan Adat 1,4 Juta Hektar

Opsi pertama, pelaksanaan pilkada tetap secara langsung seperti saat ini untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Opsi kedua, pelaksanaan pilkada oleh DPRD untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Opsi ketiga, pelaksanaan pilkada oleh DPRD untuk pemilihan gubernur dan pilkada secara asimetris/hybrid untuk pemilihan bupati/wali kota.

Pertimbangan yang mengemuka mengembalikan pilkada ke DPRD, yang utama adalah terkait tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Bukan hanya biaya penyelenggaraannya saja, namun juga biaya politik “lainnya” yang juga jauh lebih tinggi.

Berarti ada opsi secara langsung?

Sementara tetap dimasukkannya opsi pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita.

Baca juga : Koperasi Desa Bisa Jadi Soko Guru Ekonomi Rakyat

Belakangan, banyak partai yang mendukung pilkada melalui DPRD. Apa catatan Anda?

Kami, Tim Kajian Politik sebenarnya juga sudah mempersiapkan “konsep baru” bila opsi pilkada oleh DPRD.

Konsep baru ini berupaya mengakomodir dan menggabungkan dua prinsip, yaitu prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang murah, efisien, dan bebas praktik moral bazar pemilu, seperti political transactional, money politics, dan vote buying. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 30 Desember 2025 dengan judul "Alasan Lebih Efisien Dan Tingginya Biaya Politik, Wacana Pilkada Lewat DPRD Menuai Pro Kontra Ahmad Doli Kurnia: Pastinya, Rakyat Tetap Akan Dilibatkan Kok..."

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.