Kurniasih Mufidayati: Kita Butuh Untuk Kualitas Pendidikan

 Sebelumnya 
Apa maksud dari usulan Anda terkait roadmap beasiswa nasional?

Begini, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi harus menjadi agenda nasional yang dikerjakan secara terencana dan terukur.

Memang kondisi beasiswa bagi mahasiswa saat ini bagaimana?

Saat ini, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sudah berada di jalur yang tepat dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Namun program tersebut belum cukup jika berdiri sendiri tanpa integrasi dengan skema beasiswa lain. Dengan begitu, kami bisa melihat seberapa besar kontribusi anggaran beasiswa terhadap peningkatan akses kuliah.

Baca juga : Jelang Lebaran, Jangan Ada PHK

Mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi saat ini seperti apa ya?

Saya melihat adanya data APK antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait, yang saat ini sama-sama menunjukkan angka partisipasi pendidikan tinggi masih di bawah 35 persen. Artinya, dari setiap 100 anak usia kuliah, belum sampai 35 orang yang benar-benar sedang menempuh pendidikan tinggi.

Menurut Anda kenapa hal itu bisa terjadi?

Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai tantangan struktural dalam ekosistem perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah distribusi perguruan tinggi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan terutama di kota-kota besar. Tantangan lainnya adalah kapasitas kampus yang belum seimbang dengan jumlah mahasiswa, serta kompetensi lulusan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Baca juga : Kopdes Penggerak Ekonomi Dan Distribusi Pangan Lokal

Adakah penyebab lain sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi belum maksimal?

Kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang membuka kesempatan mahasiswa baru melalui berbagai jalur masuk. Di satu sisi, kebijakan tersebut positif karena memperluas akses, meningkatkan inklusivitas, serta mengakomodasi keragaman latar belakang peserta didik dengan jalur seleksi yang lebih fleksibel. Namun di sisi lain kebijakan ini menimbulkan sejumlah dampak yang perlu diantisipasi.

Apa dampaknya?

Berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas akademik mahasiswa karena perbedaan mekanisme seleksi. Selain itu, tekanan terhadap PTS untuk bersaing mendapatkan mahasiswa baru makin besar, muncul gejala komersialisasi di PTN, dan persaingan yang tidak setara antara calon mahasiswa dari keluarga mampu dan kurang mampu.

Baca juga : Kasus Korupsi Proyek Iklan BJB, KPK Bongkar Modus TSK Pinjam Bendera

Lantas, apa yang akan dilakukan Komisi X DPR terkait ini?

Komisi X DPR RI mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang adil, terintegrasi, dan berorientasi pada perluasan akses sekaligus peningkatan mutu. Kami ingin lebih banyak anak Indonesia bisa kuliah, merasakan manfaat pendidikan tinggi, dan memiliki daya saing di dunia kerja. Untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh skema beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, termasuk berbagai program beasiswa lain di luar KIP Kuliah. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 25 Februari 2026 dengan judul "Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Masih Rendah, Pemerintah Diminta Buat Roadmap Beasiswa Nasional Kurniasih Mufidayati: Kita Butuh Untuk Kualitas Pendidikan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.