Nurul Fata: Masukan Itu Sangat Positif Dan Konstruktif

 Sebelumnya 
Pak Jusuf Kalla (JK) mendorong agar Pemerintah menaikkan harga BBM. Apa pandangan Anda?

Pernyataan Jusuf Kalla soal BBM menurut saya justru perlu dilihat sebagai masukan yang positif dan konstruktif bagi Pemerintah. Apa yang beliau sampaikan bukan sekadar kritik, tapi peringatan penting agar Pemerintah tidak terus terjebak dalam kebijakan yang terlalu populis.

Maksudnya, Pemerintah harus realistis?

Saya kira Pemerintah perlu mulai berani keluar dari pola kebijakan populisme energi seperti ini. Apa yang disampaikan Pak JK soal kenaikan BBM, dengan catatan disertai komunikasi publik yang baik, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diterima masyarakat. Kuncinya ada pada transparansi dan kejujuran pemerintah dalam menjelaskan alasan kebijakan tersebut.

Baca juga : Please, Harga Tiket Pesawat Jangan Naik Terlalu Tinggi

Kalau kita lihat ke belakang, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama JK, Pemerintah juga pernah menghadapi situasi serupa. Harga BBM dinaikkan cukup signifikan pada 2005 dan 2008 akibat tekanan global. Memang ada resistensi publik, tapi pemerintah saat itu mampu mengelola situasi. Bahkan ketika harga kembali stabil, penurunan harga BBM justru mendapat apresiasi luas. Itu menunjukkan bahwa publik kita rasional, selama kebijakan dijelaskan dengan baik dan dirasakan adil.

Sikap Pemerintah yang enggan menaikkan harga BBM, apa karena khawatir dengan reaksi publik?

Menurut saya, Pemerintah tidak perlu terlalu khawatir terhadap potensi reaksi publik semata. Kepemimpinan itu justru diuji pada keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer, dan disukai oleh rakyat.

Di sisi lain, pernyataan Pak JK ini juga penting dalam konteks demokrasi kita. Ketika fungsi kontrol dari partai politik dan DPR Indonesia belum berjalan optimal, maka suara dari tokoh senior seperti beliau menjadi penyeimbang yang dibutuhkan agar arah kebijakan tetap berada di jalur yang sehat.

Baca juga : BGN Tertibkan Dapur MBG Jorok Tidak Sesuai Juknis

Apa pesan Anda?

Saya pikir yang perlu dipertimbangkan Pemerintah adalah soal bagaimana Pemerintah mulai berpikir lebih strategis, menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, keberlanjutan fiskal, dan kepercayaan publik.

Ini bukan soal setuju atau tidaknya dinaikkannya harga BBM.

Saya kira juga penting untuk ditegaskan, apa yang disampaikan Jusuf Kalla tidak bisa kita lihat sebagai upaya mengadu domba atau memecah belah. Justru sebaliknya, itu adalah bagian dari dinamika yang sehat dalam demokrasi.

Baca juga : Mantan Dirut Inhutani V Divonis 4 Tahun Penjara

Kalau kita lihat lebih jauh, posisi Pak JK hari ini memang menarik ya. Beliau bisa kita disebut sebagai semacam moral force atau bahkan “imam besar” bagi kekuatan politik di luar kekuasaan.

Termasuk kelompok civil society yang selama ini menjadi penyeimbang pemerintah. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 10 April 2026 dengan judul "Perlukah Harga BBM Naik Untuk Tekan Defisit APBN Nurul Fata: Masukan Itu Sangat Positif Dan Konstruktif"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.