Suroto: Koperasi Desa Bisa Menjadi Alternatif

 Sebelumnya 
BAGAIMANA pendapat Anda mengenai usulan Menteri Pertanian agar Minyakita disalurkan 100 persen melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

Dalam perspektif teori ekonomi, barang bersubsidi merupakan bagian dari barang publik, karena mengandung dana negara yang berasal dari pajak rakyat. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, distribusinya tidak tepat jika diserahkan kepada mekanisme pasar bebas atau perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan. Intervensi harga juga berpotensi menimbulkan moral hazard, spekulasi, dan kesulitan pengawasan.

Apakah persoalan ini sudah terlihat dalam praktik saat ini?

Baca juga : Herman Khaeron: Biar Negara Lebih Mudah Mengontrol

Ya, hal ini tercermin dalam distribusi berbagai komoditas bersubsidi seperti beras SPHP, pupuk dan benih subsidi, Minyakita, gas 3 kg, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masalah yang sering muncul antara lain ketidaktepatan sasaran, harga tidak sesuai ketentuan, kelangkaan, hingga peredaran barang palsu.

Lalu, apakah BUMN menjadi solusi yang tepat?

Secara konseptual, BUMN dapat berperan. Namun, tetap diperlukan penguatan lebih lanjut.

Apa alternatif yang Anda tawarkan untuk penyaluran Minyakita?

Baca juga : DPR Ingatkan Fenomena Peralihan Konsumsi Energi

Koperasi desa atau kelurahan menjadi alternatif yang lebih tepat. Koperasi tidak berorientasi pada profit semata, tetapi pada manfaat bagi anggota dan masyarakat. Selain itu, koperasi memiliki jangkauan yang kuat hingga ke tingkat akar rumput.

Apakah maksudnya penyaluran melalui koperasi?

Ya. Model yang dapat dikembangkan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dengan model ini, distribusi menjadi lebih jelas, terlokalisasi, dan mudah diawasi. Pengawasan juga lebih kuat karena berbasis kepemilikan kolektif masyarakat.

Seberapa besar peluang keberhasilannya jika melalui koperasi?

Baca juga : Menko Pangan Minta Dapur MBG Serap Produk Desa

Secara historis, Indonesia pernah berhasil menggunakan model serupa, seperti distribusi pupuk bersubsidi melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Saat terjadi masalah, tanggung jawabnya jelas dan dapat segera ditangani. Karena itu, sudah saatnya Pemerintah menata ulang sistem distribusi subsidi dengan menjadikan koperasi sebagai jalur utama agar lebih tepat sasaran, harga sesuai, dan pasokan terjaga. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 20 April 2026 dengan judul "Kerap Mengalami Kenaikan Signifikan, Pemerintah Usulkan Penyaluran Program Minyakita Melalui BUMN, Suroto: Koperasi Desa Bisa Menjadi Alternatif"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.