Boyamin Saiman: Pembatasan Uang Kurangi 90 Persen Money Politics

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat usulan KPK terkait pembatasan penggunaan uang tunai dalam Pemilu untuk mencegah politik uang?

Sebaiknya pembatasan itu tidak hanya saat Pemilu, tetapi juga di luar Pemilu. Dalam konteks Pemilu, memang seharusnya ada pembatasan uang kartal, karena diduga kuat menjadi sarana suap.

Anda yakin pembatasan ini akan efektif?

Selain pembatasan uang tunai, saat ini juga ada rencana Undang-Undang Perampasan Aset. Misalnya, pembatasan maksimal Rp 100 juta dan penggunaannya harus jelas. Apalagi sekarang sudah zamannya mobile banking, sehingga seharusnya tidak ada lagi pembayaran dengan uang kartal.

Dampak nyata dari usulan ini seperti apa?

Saya setuju dengan sistem toko yang tidak menerima pembayaran tunai. Negara harus mencontoh hal seperti itu, jika ingin serius. Jadi, bukan hanya saat Pemilu, tetapi dalam berbagai aktivitas juga harus ada pembatasan uang kartal, karena praktik suap sering terjadi melalui uang tunai.

Baca juga : Titi Anggraini: Ini Kebutuhan Struktural Tutup Pembiayaan Gelap

Apa keuntungannya?

Negara tidak perlu mencetak uang dalam jumlah besar. Cukup mengandalkan transaksi berbasis online. Artinya, sistem seperti mobile banking, QRIS, dan sejenisnya harus terus dikembangkan. Masyarakat juga sudah terbiasa dengan sistem tersebut, sehingga idealnya uang hanya beredar dalam sistem perbankan.

Artinya sistem yang harus diperbaiki dari sekarang, bukan hanya untuk Pemilu?

Betul. Sistemnya yang harus disiapkan, bukan hanya saat Pemilu, tetapi untuk semua aktivitas.

Menurut Anda, apakah untuk Pemilu 2029 bisa mulai diterapkan?

Sebaiknya dimulai tahun ini, tidak hanya untuk Pemilu. Lalu, maksimal tahun depan sudah ada aturannya, ditambah dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Baca juga : Industri Tekstil Nasional Hadapi Tekanan Berlapis

Jika tujuan KPK mencegah politik uang, berapa persen pembatasan uang tunai bisa efektif?

Pembatasan tersebut dapat mencegah politik uang hampir 90 persen. Karena jika tidak ada uang tunai, praktik politik uang akan sulit dilakukan.

Antara Pilpres, Pilkada, dan Pileg, di mana politik uang paling besar terjadi?

Dalam kompetisi, politik uang paling besar terjadi pada ranah Pilkada.

Adakah solusi lain untuk mencegah politik uang?

Menurut saya, tidak ada solusi lain yang lebih efektif.

Baca juga : Komunikasi Pemerintah Disetel Semakin Agresif

Bagaimana dengan kesadaran masyarakat di tengah keterbukaan informasi dan media sosial?

Kesadaran masyarakat masih relatif sama, tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 29 April 2026 dengan judul "Efektifkah Pembatasan Penggunaan Uang Tunai Saat Pemilu Digelar? Boyamin Saiman: Pembatasan Uang Kurangi 90 Persen Money Politics"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.