Badiul Hadi: Belum Penting, Ada Potensi Pemborosan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana pembangunan 1.000 bioskop desa yang disebut masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 memicu perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan usulan tersebut, tapi ada juga yang mendukung.

Gagasan itu muncul dalam Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional yang dibentuk Komisi VII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pekan lalu.

Dalam forum tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa yang pembiayaannya dialokasikan melalui APBN 2027.

“Kepada Kemenkeu mungkin lintas mitra, mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, serta alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” ujar Rahmawati, dikutip dari siaran YouTube TVR Parlemen, Sabtu (23/5/2026).

Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya membantu rumah produksi atau production house (PH) kecil di daerah agar tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan industri perfilman nasional. Menurut Rahmawati, banyak PH daerah yang saat ini berada dalam kondisi sulit. “Biar PH-PH kecil itu bisa hidup, karena sekarang mereka itu hidup segan mati tak mau,” ujarnya.

Baca juga : Sonny Pudjisasono: Tujuannya BantuPH Kecil Di Daerah

Rahmawati menilai penguatan industri film daerah penting dilakukan karena pertumbuhan ekonomi nasional mulai bertumpu pada daerah. Selain itu, ia menyoroti masih minimnya akses distribusi bagi film-film lokal, sehingga karya daerah belum mendapatkan ruang yang setara di negeri sendiri.

“Agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” katanya.

Karena itu, Rahmawati meminta Pemerintah hadir untuk memastikan pemerataan distribusi film nasional, sekaligus mencegah praktik monopoli di industri perfilman.

“Mereka harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi, melawan monopoli, dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya terkait pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Baca juga : Presiden Gembleng 400 Calon Pemimpin BUMN Di Hambalang

Rahmawati berharap diskusi antara DPR dan Pemerintah mengenai industri perfilman nasional dapat melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rumah produksi kecil dan pelaku film daerah.

“Dan juga mudah-mudahan dengan kita bertemu ini banyak hal yang kita diskusikan agar PH-PH kecil itu tetap bisa hidup,” pungkasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail (PPHUI), Sonny Pudjisasono, menilai gagasan pembangunan bioskop memiliki tujuan yang baik, yakni membantu PH kecil agar tetap bertahan. Karena itu, ia tidak mempermasalahkan usulan tersebut.

“Usulan itu bagus-bagus saja,” ujarnya.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Manager Riset FITRA, Badiul Hadi. Menurutnya, usulan pembangunan 1.000 bioskop belum menjadi kebutuhan mendesak. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, proyek tersebut dinilai berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara.

Baca juga : Pemerintah Kejar Target Nol Persen Kemiskinan

Apalagi, wacana ini muncul di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, seperti tekanan daya beli, ancaman PHK, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga, banyak pihak mempertanyakan urgensi pembangunan fasilitas hiburan tersebut.

Untuk mengulas lebih lengkap mengenai pro dan kontra usulan pembangunan 1.000 bioskop daerah tersebut, berikut wawancara bersama Badiul Hadi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.