Dark/Light Mode

Mungkinkah Motor Listrik BGN Dihibahkan Untuk Guru Honorer?

Lucy Kurniasari: Usulan Ini Mulia, Tapi Tidak Mudah

Jumat, 26 Juni 2026 07:10 WIB
Lucy Kurniasari, Anggota Komisi IX DPR RI. Foto: IG PRIBADI
Lucy Kurniasari, Anggota Komisi IX DPR RI. Foto: IG PRIBADI

 Sebelumnya 
Ada usulan agar motor yang sudah dibeli oleh BGN dihibahkan kepada guru honorer. Bagaimana pandangan Anda?

Usulan sepeda motor BGN dihibahkan kepada guru honorer memang baik, tetapi persoalannya tidak semudah itu. Sepeda motor BGN dibeli menggunakan anggaran APBN. Karena itu, motor tersebut dengan sendirinya menjadi milik negara.

Menurut Anda, apakah perlu dihibahkan atau tidak?

Baca juga : Menkum Bahas Ekstradisi Napi Dan Kenalkan Posbankum Desa

Sepeda motor itu harus diperuntukkan sesuai tujuan awal pembeliannya, yaitu untuk Kepala SPPG. Apabila sepeda motor tersebut akan dialihkan kepada guru honorer, prosesnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Jika memang merupakan barang milik negara, apakah bisa dialihkan?

Sebagai barang milik negara, pengalihan sepeda motor kepada guru honorer harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Untuk itu, BGN harus mengajukan surat kepada Menteri Keuangan terkait pengalihan peruntukan sepeda motor tersebut.

Baca juga : Presiden Yakinkan Masyarakat

Apabila Menteri Keuangan menyetujui, barulah sepeda motor itu dapat dialihkan kepada guru honorer. Namun, apabila tidak disetujui, sepeda motor tersebut harus tetap diperuntukkan bagi Kepala SPPG.

Selain itu, saat ini sepeda motor tersebut juga belum dapat didistribusikan kepada siapa pun karena akan dijadikan barang bukti dalam persidangan apabila kasus dugaan korupsi tersebut berlanjut ke pengadilan.

Kalau pun bisa dihibahkan, harus menunggu putusan pengadilan, ya?

Baca juga : DPR: Penertiban Aset Negara Mesti Bermanfaat Bagi Rakyat

Ada kemungkinan sepeda motor itu baru dapat didistribusikan kepada Kepala SPPG setelah perkara tersebut diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap. Namun, apabila sepeda motor itu hendak dialihkan kepada guru honorer, selain harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, juga harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

Jadi, mengalihkan peruntukan sepeda motor BGN dari Kepala SPPG kepada guru honorer bukan semata-mata persoalan setuju atau tidak setuju. Jika hal ini dijadikan acuan, setiap pembelian barang milik negara akan dengan mudah dialihkan kepada siapa saja. Tentu hal tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam pengadaan barang milik negara. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 26 Juni 2026 dengan judul "Mungkinkah Motor Listrik BGN Dihibahkan Untuk Guru Honorer? Lucy Kurniasari: Usulan Ini Mulia, Tapi Tidak Mudah"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.