Kamrussamad: Biarkan BPK Yang Audit Penggunaannya

 Sebelumnya 
Kemarin, BPS mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 1,4 triliun untuk pemutakhiran data di tengah desil yang banyak dikritik oleh publik. Bagaimana tanggapan Anda dengan angka sebesar itu?

Biarlah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan memeriksa. Bagaimana penilaian BPK terhadap penggunaan anggaran di BPS? Karena itu merupakan kewenangan BPK.

Biasanya, setelah pemeriksaan oleh BPK, BPK akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada DPR dan kita menelaah hal ini.

Mengenai data desil yang banyak diprotes, apa respons Anda?

Baca juga : Jaga Daya Beli Masyarakat, Perkuat Ketahanan Energi

Kepada BPS untuk melakukan dua hal. Pertama, proaktif membuka loket-loket offline di setiap kantor BPS di kabupaten/kota. Karena BPS secara mandiri memiliki kantor sendiri di kabupaten/kota.

Kemudian yang kedua, pengaduan secara online yang real-time. Dan kita minta di-update setiap hari mengenai pengaduan dan berapa yang sudah ditindaklanjuti serta diselesaikan. Jadi, daily, remote.

Bagaimana dengan masyarakat atau warga yang buta huruf, tidak punya HP, dan jarak ke kantor BPS jauh serta sulit mengakses informasi?

Pertanyaan ini menarik. Ini menarik sekali. Karena itu, BPS sudah punya mitra, yakni surveyor. Jadi, di setiap kabupaten, BPS punya mitra surveyor yang melakukan door-to-door.

Baca juga : Zulhas: Kita Memiliki Modal Bangun Kemandirian Bangsa

Sebelumnya, mereka sudah menjalani pelatihan dan pembekalan untuk mengambil data dari rumah ke rumah. Nah, ini bisa digunakan oleh BPS. Karena itu, saya lihat sudah mulai ada pengajuan anggaran tambahan untuk pemutakhiran data di BPS.

Mudah-mudahan salah satunya untuk mengatasi masyarakat kita yang berkebutuhan khusus atau memiliki keterbatasan informasi dan teknologi.

Sebetulnya, apakah perlu ada target mengenai perbaikan desil ini?

Seharusnya ada target penyelesaiannya karena hal ini menyangkut kebutuhan dan nasib masyarakat kecil. REN

Baca juga : 1.512 Anak PMI Di Malaysia Kini Berstatus WNI Yang Sah

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 6 September 2026 dengan judul "Mutakhirkan Data, BPS Minta Tambahan Anggaran Rp 1,4 Triliun Kamrussamad: Biarkan BPK Yang Audit Penggunaannya"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.