Dimas P. Wardhana: Masih Banyak PR Yang Butuh Perhatian Serius

 Sebelumnya 
Bagaimana pandangan Anda terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo?

Dua tahun pemerintahan Prabowo menghadirkan sejumlah perkembangan yang patut dicatat, mulai dari kebijakan perlindungan pekerja, pengaturan pekerjaan alih daya (outsourcing), perhatian terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026.

Namun, berbagai perkembangan tersebut tidak berarti bahwa seluruh persoalan ketenagakerjaan telah terselesaikan. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata dari Pemerintah.

Apa saja pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan Pemerintah?

Ada beberapa agenda penting yang harus terus menjadi prioritas, antara lain upah layak, kepastian kerja, pemenuhan hak normatif pekerja, pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja rentan, serta efektivitas pelaksanaan aturan baru.

Baca juga : Ali Mahsun Atmo: Pemerintah Berpihak Pada Ekonomi Rakyat

Kebijakan yang baik harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Jangan sampai aturan hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaannya.

Banyak pihak menilai Pemerintah sudah berhasil memperjuangkan kepentingan buruh. Bagaimana pandangan Anda?

Saya berpandangan bahwa keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa sering Pemerintah bertemu dengan serikat pekerja atau seberapa banyak kebijakan yang diumumkan.

Dialog antara Pemerintah dan serikat pekerja memang penting. Namun, dialog harus menghasilkan perubahan konkret yang dapat dirasakan langsung oleh kaum buruh.

Lalu, apa ukuran utama keberhasilan Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan?

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

Ukuran utamanya adalah apakah kehidupan pekerja benar-benar menjadi lebih baik.

Apakah pekerja dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih layak? Apakah mereka dapat bekerja tanpa dihantui ketakutan berlebihan terhadap PHK? Apakah hak berserikat terlindungi? Apakah pekerja yang menghadapi perselisihan hubungan industrial mendapatkan akses terhadap penyelesaian yang adil?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian penting dalam evaluasi publik terhadap kinerja Pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Buruh bukan sekadar kelompok yang dibutuhkan ketika momentum politik tiba. Buruh merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, penggerak produksi, penyedia jasa, dan salah satu fondasi kehidupan ekonomi Indonesia.

Karena itu, Pemerintah harus terus membuka ruang dialog dan mendengarkan suara buruh. Di sisi lain, gerakan buruh juga harus tetap kritis, independen, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan anggotanya.

Baca juga : Wapres Dukung Santri Belajar Teknologi Digital

Apa harapan Anda kepada Pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya?

Harapan saya, tahun-tahun berikutnya tidak hanya menghadirkan lebih banyak kebijakan di atas kertas, tetapi juga perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja di pabrik, rumah sakit, industri farmasi, sektor transportasi, dan berbagai tempat kerja lainnya. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 24 Oktober 2026 dengan judul "Dua Tahun Pemerintahan Di Mata Kaum Buruh & Pedagang Kaki Lima, Dimas P. Wardhana: Masih Banyak PR Yang Butuh Perhatian Serius"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.