Dark/Light Mode

Gelar Seminar Nasional

Prodi HI Unas Kupas Perjalanan Politik Luar Negeri Indonesia 2022

Senin, 26 Desember 2022 23:17 WIB
Seminar Nasional Mengkritisi Perjalanan Politik Luar Negeri Indonesia tahun 2022, di Aula Blok 1 Unas, Jakarta, Kamis (22/12). (Foto: Dok. Unas)
Seminar Nasional Mengkritisi Perjalanan Politik Luar Negeri Indonesia tahun 2022, di Aula Blok 1 Unas, Jakarta, Kamis (22/12). (Foto: Dok. Unas)

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Studi Hubungan Internasional (Prodi HI) Universitas Nasional (Unas) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tajuk “Mengkritisi Perjalanan Politik Luar Negeri Indonesia tahun 2022”, di Aula Blok 1 Unas, Jakarta, Kamis (22/12). Kegiatan tersebut diisi para pemikir HI, antara lain Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) Asep Kamaluddin Nashir, Koordinator Wilayah (AIHII) Indra Kusumawardhana, Wakil Dekan FISIP Unas Aos Yuli Firdaus, Ketua Prodi HI Unas Irma Indrayani, dan Sekretaris Prodi HI Unas Hendra Maujana Saragih.

Seminar diawali dari paparan Asep Kamaluddin Nashir. Ia memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi dunia yang berdampak pada Indonesia. Antara lain adalah isu pertahanan dari kepemimpinan Indonesia dalam G20, AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), konflik Rusia-Ukraina, perkembangan regional Indo-Pasifik, serta integrasi Papua. Indonesia tetap konsisten dalam menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktifnya pada isu-isu tersebut.

“Indonesia yang pada dasarnya menganut prinsip politik bebas dan aktif sekiranya sama sekali tidak bergeming di tengah pusaran politik global yang dapat mempengaruhi eksistensi Indonesia” ungkapnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Selasa (26/12).

Baca juga : DT PP Persis Perkirakan Ekonomi Nasional 2023 Tumbuh 4,8-5,2 Persen

Paparan dilanjutkan Aos Yuli Firdaus. Dia memaparkan perjalanan diplomasi Indonesia pada 2022 yang sangat dinamis. ”Indonesia akan terus bekerja dalam berdiplomasi situasi apapun juga. Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi serta bidang lainnya,” katanya.

Sedangkan Irma Indrayani menyebutkan, permasalahan ekonomi politik internasional bagi Indonesia dapat ditinjau dari ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Berbagai macam tantangan bagi Indonesia salah satunya persiapan Indonesia dalam mencapai visinya pada tahun 2045.

“Kekuatan ekonomi politik Indonesia dapat ditopang oleh para pemuda yang akan berkiprah. Tantangan ini seharusnya dapat menjadi fokus pemerintah dalam membangun ekonomi politik Indonesia yang kuat,” ucapnya.

Baca juga : Dewan SDA Nasional Buka Penerimaan Anggota Unsur Non-Pemerintah Di 2023

Sementara, Hendra Maujana Saragih mempertanyakan ketegasan Indonesia pada kebijakan luar negerinya. Ia menyatakan, pelaksanaan G20 yang dilaksanakan pada November lalu tidak sepenuhnya optimal. 

“Indonesia tidak begitu mendapat untung yang sangat besar atas penyelenggaraan tersebut. Seharusnya juga dapat terlibat aktif dalam beberapa permasalahan seperti kemerdekaan Palestina serta permasalahan kedaulatan yang bergejolak di kawasan Laut China Selatan,” ucapnya.

Pada sesi akhir diskusi, Indra Kusumawardhana mengungkapkan kekecewaan dari kalangan para akademisi terkait perubahan kebijakan dari periode pertama Jokowi ke periode keduanya. “Presiden Jokowi yang pada periode pertamanya sangat menggalakkan kebijakan poros maritim dunia. Kok tiba-tiba berubah dengan menghilangkan term maritim dalam kebijakannya. Hal ini membuat kami para akademisi yang fokus pada kebijakan maritim kecewa terkait perubahan tersebut. Sebab sebuah bangsa yang besar merupakan bangsa yang memiliki identitas. Dan Indonesia adalah negara yang merupakan negara maritim yang dapat menjadi identitasnya” tandasnya.

Baca juga : Kolaborasi Faperta Unas Dengan APTS-IPI Wujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Aos Yuli Firdaus berharap, kegiatan ini akan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan Unas. "Selain itu, hasil dari diskusi diharapkan juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah di masa yang mendatang,” ucapnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.