Dana Pendidikan 2026 dan Jalan Hidup Kampus Swasta

Pemerintah mengusulkan alokasi dana pendidikan dalam R-APBN 2026 sebesar Rp 757,8 triliun, rekor tertinggi sepanjang sejarah dan tetap memenuhi amanat konstitusi yaitu 20 persen dari belanja negara. Namun, kebijakan perluasan kuota penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau kampus negeri telah menciptakan tekanan serius terhadap keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau kampus swasta, yang selama ini menjadi penyangga utama sistem pendidikan tinggi nasional.

Menurut dana Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah mahasiswa di PTS mencapai 4.374.994, lebih tinggi dibandingkan PTN yang sejumlah 2.994.015. Namun, tren dari 2019–2024 menunjukkan penurunan jumlah mahasiswa PTS sebesar sekitar 90.758 orang (~2 persen), turun dari 4.674.889 menjadi 4.584.131. Sementara, PTN justru terus tumbuh hingga mencapai 3.883.583 mahasiswa pada 2024 (GoodStats, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun PTS secara kuantitatif masih lebih besar, daya saing mereka terhadap PTN semakin melemah.

Selain itu, data menyiratkan dominasi jumlah institusi, yakni terdapat lebih dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, dengan mayoritas adalah PTS. Di Pulau Jawa saja, PTS berjumlah sekitar 380 kampus, sedangkan PTN hanya 12 institusi (BandungBergerak, 2025). Kondisi ini menggarisbawahi peran krusial PTS sebagai pilar akses pendidikan, terutama di wilayah non-PTN.

Baca juga : Bank Mandiri Sediakan QRIS Tap Di Bus Damri Yogyakarta

Kesulitan PTS ikut tampak nyata dalam pola perekrutan mahasiswa baru. Data LLDikti DIY (2023) menyatakan bahwa sejumlah PTS mengalami penurunan penerimaan mahasiswa, terutama fakultas keguruan, sains, dan keagamaan, yang terdampak oleh pelaksanaan kuota mandiri PTN yang tinggi hingga 50 persen (LLDikti, 2023). Kebijakan ini menimbulkan kompetisi harga dan eksposur yang tidak setara, menggerus basis calon mahasiswa PTS.

Sebagian besar PTS juga berada dalam posisi “rentan” jika tidak ada intervensi. Akhyar Adnan, pakar pendidikan, menyoroti bahwa jalur mandiri PTN berperan sebagai “pukat harimau” yang menyedot mahasiswa unggul hingga yang mampu membayar tinggi, sementara PTS kebagian sisa (Yarsi, 2025).

Mengingat fakta ini, solusi afirmatif menjadi mendesak. Pertama, perlu peninjauan ulang kuota penerimaan PTN, khususnya PTN-BH, agar tidak mengikis daya tampung PTS di daerah. Kedua, alokasi anggaran pendidikan harus membuka kanal khusus untuk PTS, meliputi subsidi operasional, penguatan sarana-prasarana, dan hibah riset, agar mereka mampu meningkatkan kualitas dan menekan biaya kuliah.

Baca juga : Dahlia Poland, Sudah 2 Bulan Pisah Ranjang

Ketiga, beasiswa khusus untuk mahasiswa PTS hendaknya diperbesar agar akses pendidikan menjadi lebih inklusif. Keempat, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi link and match antara PTS dan dunia industri (misalnya program magang, riset terapan) agar lulusan PTS lebih kompetitif di pasar kerja.

Secara teoretis, human capital theory menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang (Becker, 1964), sedangkan kerangka triple helix menuntut kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dengan tanpa menomorduakan PTS (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Oleh karena itu, paradigma kebijakan pendidikan harus bergeser dari dominasi PTN menuju koeksistensi sehat dengan PTS.

PTN dan PTS bukan pesaing destruktif, melainkan dua sayap pendidikan yang harus tumbuh bersama. Dengan afirmasi kebijakan dan dukungan proporsional, PTS tidak hanya bertahan, tetapi menjadi lokomotif pemerataan pendidikan tinggi. Hanya dengan itu, jalan menuju Indonesia Emas 2045 akan terbuka bagi seluruh anak bangsa, tanpa diskriminasi status kampus.

Nurtissy Benny Barlin, S.Pd.,MT
Pemerhati Pendidikan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.