Digitalisasi Pembelajaran Dan Kesejahteraan Digital

RM.id  Rakyat Merdeka - Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi transformasi pendidikan Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah menegaskan arah pembangunan pendidikan: mempercepat revitalisasi satuan pendidikan dan memperluas digitalisasi pembelajaran.

Instruksi ini tidak hanya menegaskan visi besar, tetapi juga diwujudkan dengan langkah nyata yang sudah menunjukkan capaian di tahun yang sama.

Pada aspek digitalisasi pembelajaran, data Kemendikdasmen (2025) mencatat lebih dari 285 ribu sekolah, dari PAUD hingga SKB, kini terhubung dengan sistem pembelajaran digital.

Ribuan perangkat interaktif seperti smartboard dan Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan, disertai dengan 3.500 modul konten digital yang bisa diakses oleh siswa di berbagai jenjang.

Capaian ini memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar penyediaan infrastruktur, tetapi juga penguatan ekosistem pembelajaran digital yang lebih terintegrasi.

Selain perangkat keras dan konten, pelatihan literasi digital, guru menjadi fokus utama. Guru diposisikan bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi sebagai penggerak transformasi digital di kelas.

Baca juga : Setahun Diplomasi Prabowo, Indonesia Makin Disegani Dunia

Dengan pelatihan berjenjang, mereka dibekali kemampuan untuk menginternalisasi pembelajaran digital dalam kurikulum, sehingga siswa tidak hanya “mengonsumsi” teknologi, melainkan juga belajar menggunakannya secara kritis dan produktif.

Berbicara tentang digitalisasi pembelajaran adalah berbicara tentang pentingnya kompetensi transversal yang harus dimiliki di abad ke-21, salah satu kemampuan tersebut adalah kompetensi digital.

Maka untuk sampai pada kompetensi tersebut diperlukan rancangan yang matang serta komitmen untuk mengejar kebutuhan kompetensi abad-21 ini.

Kebijakan digitalisasi pembelajaran dalam hal ini sudah cukup komprehensif, karena yang menjadi sasaran kebijakan tidak hanya pada fasilitas dan infrastruktur tapi juga pada ranah kesiapan materi dan kapasitas pengajar.

Pengajar atau guru memiliki peran penting dalam proses internalisasi kebijakan pembalajaran digital karena pada tahapan pembelajaran digital, menurut professor Gilly Salmon, tahapan awal yang harus dilalui adalah akses dan motivasi, pada tahap awal ini, siswa terlebih dahulu diberikan stimulus tentang pentingnya cakap digital yang tidak hanya berfungsi untuk kelulusan sekolah tapi juga sebagai bekal kehidupan mereka.

Maka salah satu perangkat dalam kebijakan digitalisasi pembelajaran berupa pelatihan digital pada guru merupakan sebuah hal yang sangat tepat.

Baca juga : Dirut Pertamina Apresiasi Kinerja dan Semangat Perwira Saka

Di sisi lain, capaian revitalisasi pendidikan pada tahun 2025 juga semakin nyata. Berdasarkan catatan Kemendikdasmen, pemerintah mengalokasikan Rp17,1 triliun untuk merevitalisasi 13.834 sekolah di seluruh Indonesia.

Hingga awal September 2025, sebanyak 11.179 sekolah sudah menandatangani kerja sama dan melengkapi administrasi, serta 9.595 sekolah telah menerima pencairan tahap pertama sebesar 70 persen.

Pada Oktober 2025, lebih dari 800 sekolah menyelesaikan pembangunan fisik, dan pemerintah optimistis seluruh target akan rampung sebelum akhir tahun.

Langkah ini menegaskan digitalisasi pembelajaran yang merupakan bagian dari revitalisasi pendidikan harus memiliki pengawasan dan harus tepat sasaran untuk memperkuat aspek teknologi serta memastikan mutu pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Tujuan akhirnya jelas, yaitu mewujudkan kesejahteraan digital sebuah kondisi di mana akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan berbasis teknologi benar-benar dirasakan oleh seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berada di daerah 3T.

Secara keseluruhan, capaian ini dirangkum oleh hasil survei yang dilakukan Indo Strategi pada Oktober 2025 dengan menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di urutan teratas dengan skor 3,35 poin, diikuti oleh Kementerian Luar Negeri (3,32 poin), Kementerian Agama (3,26 poin), dan Kementerian Dikti Saintek (3,22 poin).

Baca juga : Revitalisasi Pasar Taman Puring Masih Menunggu Kesepakatan Pedagang

Pencapaian tersebut bukan sekadar angka prestisius, melainkan cerminan bahwa kebijakan Kemdikdasmen benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil survei Strategic and Political Insight Network (SPIN), yang menempatkan Abdul Muti sebagai menteri dengan tingkat kepuasan publik tertinggi, mencapai 67,5 persen, melampaui seluruh anggota kabinet lainnya di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai generasi muda saya yakin digitilasasi pendidikan yang merupakan bagian dari revitalisasi pendidikan, merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa untuk menciptakan generasi yang cakap digital dan mampu memanfaatkan digitalisasi untuk lingkungan digital yang aman dan positif.

Sehingga akan tercipta kesejahteraan digital yang tidak hanya bermanfaat untuk pembagunan bangsa tetapi juga untuk pembentukan mental generasi bangsa.

Penulis adalah Ketua Bidang Media, Komunikasi dan Informatika KOPRI PB PMII Athiyah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.