RM.id  Rakyat Merdeka - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah ini diharapkan menjadi titik cerah perseroan kembali bangkit.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo optimistis proses ini bisa diselesaikan dalam 180 hari sejak PKPU dimulai, alias enam bulan ke depan.

“PKPU maksimum 270 hari. Kami akan dorong itu, bahkan kalau bisa diselesaikan 180 hari. Sampai pertengahan tahun (2022),” ujar Tiko-sapaan Kartika Wirjoatmodjo di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu (22/12).

Berita Terkait : IFG Dapat Suntikan Dana Segar Rp 6,7 T Dari Himbara

Saat ini, sambung Tiko, Garuda telah mengajukan proposal soal PKPU yang sedang didiskusikan dengan para kreditur dan lessor. Diharapkan bisa tercapai homologasi atau pengesahan perdamaian terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga perusahaan bisa disehatkan kembali.

“Nanti kami akan menegosiasikan proposal perdamaian, karena kami mengarahkan untuk mencapai kesepakatan homologasi,” ungkapnya.

Dengan begitu, potensi penghapusan saham (delisting) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak akan terjadi.

Berita Terkait : Golkar Partai Modern

Kendati demikian, mantan bos Bank Mandiri itu juga tak dapat mengelak akan terjadi delisting, bila PKPU memutuskan Garuda pailit.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya terus memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut.

Untuk itu, perseroan fokus melakukan upaya terbaik dalam percepatan pemulihan kinerja melalui proses PKPU. Tujuannya, guna menghasilkan kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha. Sehingga, saham Garuda dapat kembali diperdagangkan.

Berita Terkait : AHY: Demokrat Siap Bersinergi

Lebih lanjut Irfan menjelaskan, agenda pertama dari rangkaian proses PKPU yang diajukan PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) selaku kreditur, yakni dilakukannya rapat yang membahas kondisi terkini dan tantangan kinerja usaha yang dihadapi Perusahaan.
 Selanjutnya